Mall Pelayanan Publik di Bali
Di sisi lain, Pj Gubernur Bali melaporkan bahwa setelah MPP Klungkung diresmikan maka jumlah MPP di Provinsi Bali hingga saat ini menjadi empat buah.
Adapun empat MPP tersebut tersebut antara lain MPP Kota Denpasar, MPP Kabupaten Badung, MPP Kabupaten Karangasem, serta MPP Kabupaten Klungkung.
Di tambahkannya, untuk meningkatkan kualitas MPP, pada tahun 2023 Pemprov Bali mengucurkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunannya.
“Dalam hal ini kecuali Kabupaten Gianyar yang membangun dengan APBD sendiri karena sudah mampu. Serta Kabupaten Badung dengan fiskal yang kuat,” tandasnya.
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdulah Azwar Anas mengakui kehadiran MPP bertujuan agar pelayan publik bisa memiliki rasa bangga melayani bangsa dan masyarakat.
Ia pun menegaskan bahwa Gedung MPP bukanlah intinya, namun bagaimana melalui Gedung ini pelayanan bisa terintegrasi dengan layanan lainnya. Sehingga menjadi lebih murah, cepat, simple, transparan, efektif dan efisien.
Ia pun mengapresiasi Provinsi Bali yang telah memiliki 4 MPP pada tahun ini.
“Sehingga saya berharap di tangan Pak Pj, seluruh Bali bisa memiliki MPP sehingga pelayanan publik bisa di tingkatkan,” jelasnya.
Ia pun mengakui ke depan pemerintah mempunyai layanan MPP digital, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengisi data berulang-ulang.
Sementara Bupati Klungkung dalam sambutannya yang di bacakan oleh Asisten 3 Setda Kabupaten Klungkung Dewa Gde Darmawan mengatakan. Bahwa terdapat 17 organisasi yang akan melayani masyarakat pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung ini. Layanan yang diberikan nanti menurutnya juga serba digital, sehingga memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam mengurus administrasi serta perizinan.
Ia pun berharap kehadiran MPP ini bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, untuk kemajuan, keunggulan serta kesejahteraan Klungkung.
Follow kami di Google News
