Lombok Timur-NTB. BARBARETO – Masih belum jelasnya regulasi tentang di perbolehkannya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), menjadi pemasok barang (supplier) dalam program Bantuan Sosial Pangan atau lebih tenar di sebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat sebagian Desa yang ada di Lombok Timur masih kebingungan.
Pasalnya, beberapa waktu yang lalu Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy memerintahkan secara lisan supaya beberapa Bumdes yang ada di Lotim bisa menjadi supplier BPNT.
Namun hal itu tidak di barengi dengan penyertaan regulasi yang jelas, yakni berupa surat perintah yang di keluarkan oleh Bupati terkait dengan Bumdes yang akan menjadi Supplier BPNT.
“Harapan kami di Desa supaya tidak ada simalakama, kami seolah-olah di berikan bola liar saat ini. Karena itu (instruksi Bupati – red) akan memberikan makna multi tafsir nantinya,” ucap Muksin, Kepala Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pada 12 Januari 2021.
Untuk itulah, ia meminta kepada Bupati Lotim agar segera menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk Bumdes, supaya bisa menjadi Supplier BPNT. Karena hanya dengan itu nantinya Bumdes mempunyai payung hukum ketika menjadi Supplier.
Sehingga sampai dengan saat ini, ia belum memberanikan diri untuk menjalin Perjanjian Kerjasama (PKs) dengan Agen sekitar. Padahal jika hal tersebut sudah di realisasikan dengan regulasi yang jelas, maka Bumdes di Lotim akan mempunyai keunggulan untuk membentuk pendapatannya sendiri.
Selain untuk mengakomodir komoditi lokal warga setempat pada program BPNT, kata Muksin nantinya itu juga akan otomatis berdampak ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Karena selama ini, Desa Darmasari tidak memiliki PADes, oleh sebab itulah satu-satunya harapan di tahun ini ialah dengan menggunakan Bumdes menjadi Supplier. (gok)
