Tak Hanya di Mataram, Penolakan Penundaan Pemilu Juga Disuarakan di Lotim

0
147
Tak Hanya di Mataram, Penolakan Penundaan Pemilu Juga Disuarakan di Lotim
Tak Hanya di Mataram, Demo Penolakan Penundaan Pemilu Juga Terjadi di Lotim.

barbareto.com | Penolakan Usulan Penundaan Pemilu serta penambahan periode Presiden tak hanya dilakukan di depan DPRD Provinsi NTB, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Lombok Timur juga turut menolak wacana tersebut.

Demonstrasi tersebut berlangsung didepan kantor DPRD Lombok Timur dan Kantor Bupati Lombok Timur.

Baca juga : Babak Belur, Ade Armando Dihajar Massa Demo 11 April 

Tak hanya wacana usulan penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, masa aksi juga Menolak kenaikan harga pangan serta BBM.

“Tidak ada alasan siapapun untuk mengelak dari titah konstitusi sebagai pilar pertama dalam bernegara, tapi jika presiden tetap bersikukuh untuk melanjutkan 3 periode, maka secara tidak sadar presiden telah memobilisasi masyarakat Indonesia untuk mengambil langkah inkonstitusional yang mengakibatkan terjadinya instabilitas politik nasional,” tegas Koordinator Aksi Yandis, Senin (11/04/2022).

Yandis pada orasi ilmiahnya menilai, kenaikan BBM bukan saja akan menyulitkan masyarakat sebagai pengguna bahan bakar kendaraan, peralatan pertanian, kapal nelayan, dan lain sebagainya, tetapi efek domino ekonominya yang jauh lebih besar, kenaikan harga terus meningkat sementara pendapatan rakyat menurun.

IMM Lombok Timur pada aksi tersebut kembali menyoroti semakin menjamurnya ritel modern seperti (Alfamart dan Indomaret), Pasalnya kehadiran ritel modern ini sangat menggangu dan menghambat bahkan membunuh perputaran roda ekonomi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pedagang kaki lima (PKL), dan pedagang kecil lainnya, apalagi ditengah pandemi global seperti ini, pemerintah daerah jangan hanya berbicara masalah penyelamatan nyawa PAD Daerah tapi juga harus berbicara bagaimana menyelamatkan nyawa ribuan pedagang kecil dan menengah dari cengkraman ritel modern.

“Kami menutut kembali wacana penertiban ritel modern di Kabupaten Lombok Timur,” tutupnya.