Lombok Timur, barbarto.com – Puluhan Masyarakat Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia menyegel Kantor Desa yang menjadi pusat pelayanan warga senin (20/05/2024).
Penyegelan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap Kepala Desa yang sebelumnya sudah dipidana atas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ).
Dalam pantauan media ini, masyarakat menyerukan Kades Nyiur Tebel untuk segera mengundurkan diri, bahkan beberapa masyarakat mengancam apabila kepala Desa terus dipertahankan akan berimbas terhadap kamtibmas.
“Pokoknya kami tidak mau dipimpin mantan napi, apalagi ketika menjabat Kades ini jarang sekali ditemukan di Kantor,”keluh warga pada aksi tersebut.
Kapolsek Sukamulia AKP Fathurrahman menyebut, masyarakat bijak menyikapi situasi yang terjadi di Nyiur tebel, disamping mengingatkan masyarakat untuk tidak menyegel Kantor Desa untuk pelayanan masyarakat.
“Tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain untuk tidak dilakukan, Kantor Desa ini adalah kantor bersama,”Ajaknya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Lombok Timur Salmun Rahman memaparkan, dalam menjalankan Pemerintahan harus berpegang teguh pada aturan, terlebih ketika memberhentikan Kepala Desa juga harus berpegang pada aturan.
“Memang betul Kepala Desa dipilih oleh rakyat tetapi di dalam pemerintahan tentu ada aturan main yang harus ditekankan,”papar Salmun.
Kendati demikian, Salmun menegaskan dengan adanya protes tersebut pemerintahan dipastikan tetap jalan dengan catatan Kepala Desa bersedia tidak datang ke kantor sembari menunggu hasil mediasi yang dijadwalkan beberapa waktu yang akan datang.
“Kepala Desa bersedia untuk tidak berkantor sebelum adanya hasil medisi, namun yang harus diingat adalah Pemerintahan harus tetap jalan,”pungkasnya.
Tampak hadir dalam aksi tersebut Camat Sukamulia, Kapolsek Sukamulia, Jajaran Kepolisian Resort Lombok Timur, Danposramil Sukamulia serta beberapa unsur Forkopimda Lombok Timur.
