barbareto.com | Denpasar – Pelaksanaan peluncuran sinergitas pengelolaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) Dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar secara virtual, Selasa (31/8/2021).
Kegiatan ini diikuti seluruh Kepala Daerah di Indonesia dari jajaran Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengikuti pelaksanaan kegiatan yang dibuka Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian, bersama Ketua KPK Firli Bahuri, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh secara virtual.
Menteri Dalam Negeri Muhamad Titto Karnavian mengatakan di tengah situasi Covid saat ini pendapatan Nasional dan Daerah yang tertekan, sehingga efisiensi belanja dan kecerdasan harus dilaksanakan dengan tidak memberatkan masyarakat.
“Pembinaan secara terus menerus kepada ASN dan bekerja dengan baik serta hati-hati dalam bekerja dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya. Langkah pencegahan tidak bisa dikerjakan oleh Kemendagri sendiri namun dilakukan sinergitas bersama KPK, dan BPKP.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa pihaknya mengkoordinasikan dan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan, dan pengawasan.
Pengawasan ini sesuai dengan implementasi 8 area perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang terangkum dalam MCP. 8 area tersebut adalah perencanaan, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Sementara Wali Kota Jaya Negara yang hadir secara virtual didampingi Plt. Inspektur Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Denpasar I Made Pasek Mandira, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dewa Gede Rai mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, KPK RI, dan BPKP yang telah melibatkan Pemkot Denpasar dalam kegiatan ini.
Jaya Negara juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pendampingan dan perhatian dari KPK RI dalam pencegahan dan peningkatan pelayanan publik Pemkot Denpasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Indikator MCP oleh KPK RI kepada Pemkot Denpasar yang nantinya dapat dilakukan terus pendampingan, monitoring, dan evaluasi, untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik dalam proses pemerintahan dan pembangunan di Kota Denpasar. Kami tetap berkomitmen untuk menciptakan good government dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Jaya Negara.
