Lombok Timur – Sejumlah anggota DPRD di Lombok Timur ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan usai pelantikan.
Informasi dihimpun media ini, mereka mengajukan pinjaman ke bank hingga lebih dari Rp 500 juta. Di mana rata-rata dari mereka mengajukan ke Bank NTB.
Hal tersebut diakui Ketua DPRD Lombok Timur, M Yusri.
“Itu privasi sebenarnya. Kan mereka ambil bukan untuk apa-apa. Mereka juga ada punya usaha, mungkin untuk investasi kemudian lain-lain,” ucapnya kepada Barbareto.
Lebih lanjut kata politisi Partai Gerindra itu, ia bersama rekan-rekan DPRD lain juga tidak bisa memastikan diri lima tahun di dalam.
“Namanya kita di politik belum tentu kami sampai lima tahun. Ini juga menjadi bagian dari tradisi,” ujarnya.
Meski demikian dirinya tidak mengetahui detail berapa anggota dewan yang menggadaikan SK. Pun dengan berapa nominal yang diajukan.
“Kalau untuk apa itu kita tidak bisa persepsikan untuk bayar hutang. Mereka juga ada kepentingan lain,” sebut Yusri.
Di sisi lain, peminjaman itu sendiri rata-rata diajukan di Bank NTB yang tak lain merupakan bank pemerintah daerah.
“Toh juga mereka ambil di Bank NTB. Akan kembali daerah juga nanti,” tandasnya.
Pandangan Akademisi Universitas Airlangga
Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Prof Hotman Siahaan mengatakan bahwa hal seperti ini merupakan demokrasi transaksional.
Menurutnya, dalam demokrasi transaksional tidak mungkin para caleg tersebut tidak berjuang mati-matian dengan dana yang besar hingga akhirnya terpilih dan dilantik.
“Inilah problem demokrasi kita, ketika sistem pemilu prosedural, orang tidak melihat program dari para calon. Yang terpenting kan isi tas piro? Entek (isi tas berapa? Habis sudah). Jadi begitu terpilih, dilantik, apalagi yang bisa digunakan? Kan SK itu. Apalagi bank juga mau terima,” ujar Prof Hotman mengutip detikJatim.
Hotman menyebutkan mahal tidaknya biaya kampanye itu relatif. Akan tetapi, kata dia, ada yang mahal dan sangat mahal.
Hotman menegaskan kembali bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia ini prosedural sehingga mengikuti prosedur yang ada. Tentu saja demokrasi seperti itu berbeda dengan demokrasi secara substansial.
