BARBARETO – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan administrator (eselon III) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Jumat, 9 Januari 2026.
Dalam pelantikan yang menandai perampingan struktur organisasi tersebut, Iqbal menerapkan standar evaluasi ketat melalui penandatanganan kontrak kinerja. Pejabat yang tidak mencapai target diminta untuk mengundurkan diri.
Pelantikan ini merupakan langkah strategis Iqbal dalam menata kembali organisasi pemerintah daerah guna menciptakan efisiensi dan efektivitas birokrasi.
Pejabat yang Dilantik Wajib Menandatangani Kontrak Kinerja
Dalam arahannya, mantan Duta Besar RI untuk Turki tersebut menegaskan pergeseran paradigma bahwa jabatan adalah amanah yang menuntut tanggung jawab penuh, bukan sekadar hak pribadi.
”Saya ingin menegaskan satu hal, jabatan bukan hak. Jabatan itu adalah amanah,” ujar Iqbal di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Iqbal memastikan proses penempatan pejabat dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa mempertimbangkan afiliasi politik apa pun.
Ia menetapkan tiga indikator utama yang menjadi satu-satunya dasar penilaian bagi jajarannya, yakni loyalitas terhadap visi-misi pembangunan, komitmen, dan kinerja konkret.
”Kami mengabaikan afiliasi politik. Tidak ada yang personal bagi kami,” katanya.
Sebagai wujud konkret penegakan akuntabilitas, seluruh pejabat yang dilantik diwajibkan menandatangani kontrak kinerja segera setelah pelantikan.
Iqbal memberikan ultimatum bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala. Ia tidak segan meminta pejabat untuk melepaskan jabatannya jika dinilai gagal memenuhi ekspektasi dalam kurun waktu tertentu.
”Mereka yang tidak mencapai kinerja yang diharapkan, maka setelah enam bulan atau sebelum enam bulan, kita persilakan untuk mengundurkan diri,” tegas Iqbal.
Selain menyoroti kinerja, Gubernur juga memberikan peringatan keras terkait profesionalisme. Ia meminta agar urusan kedinasan steril dari campur tangan pihak luar, termasuk keluarga pejabat.
”Jangan sampai saya mendengar ada pasangan yang ikut campur dalam urusan profesional. Mereka yang dilantik inilah yang disumpah,” ucapnya.
Menutup prosesi pelantikan, Iqbal mengajak seluruh jajaran Pemprov NTB untuk menjaga integritas dan meniatkan tugas pemerintahan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada masyarakat.
