Nusa Tenggara Barat, barbareto.com – Memasuki tahun kedua era kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) menuai banyak respon dari berbagai kalangan masyarakat.
Kali ini, kritikan tajam datang dari Kader Nahdlatul Wathan (NW), Lukman Al Hakim yang menilai arah kepemimpinan Iqbal-Dinda di tahun kedua ini tidak jelas bahkan terkesan kehilangan arah.
Namun disisi lain, Ketua Forum Masbagik Bersatu (Formabes), Syamsul Huda memasang badan membela era Iqbal-Dinda dan menganggap Kader NW tersebut tidak melihat secara utuh pencapaian Pemprov NTB saat ini
Sebelumnya, Kader NW Lukman Al Hakim menilai pemerintahan yang dipimpin oleh Iqbal-Dinda saat ini seperti kehilangan arah dan tidak menunjukkan fokus yang jelas.
“Memasuki tahun kedua, seharusnya arah kepemimpinan sudah tegas. Tapi yang terlihat justru seperti berjalan tanpa arah,” tegas Lukman.
Ia menyoroti pemerintah provinsi yang dinilai masih berkutat pada isu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tanpa capaian yang nyata. Polemik terbaru terkait PT Gerbang NTB Emas (GNE) menjadi contoh yang memperlihatkan lemahnya tata kelola dan komunikasi publik.
Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin Riduan Mas’ud sebelumnya menyebut Surat Keputusan jajaran direksi berasal dari Gubernur. Namun pernyataan itu kemudian diralat oleh juru bicara pemerintah, Ahsanul Khalik, yang menyebut keputusan masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Ini bukan sekadar miskomunikasi, tapi menunjukkan ketidaksiapan dan lemahnya koordinasi internal pemerintah,” ujarnya.
Menurut Lukman, energi pemerintah terlalu banyak dihabiskan untuk membangun narasi di ruang publik, alih-alih menyelesaikan persoalan mendasar di tubuh BUMD.
Ia menilai, jika memang belum ada perubahan signifikan, pemerintah tidak perlu sibuk membuat framing seolah-olah telah terjadi kemajuan.
“Fokus saja benahi BUMD seperti Bank NTB Syariah, BPR NTB, GNE, dan Jamkrida. Jangan sibuk bicara kalau belum ada hasil,” katanya.
Lukman bahkan menyebut, jika ada BUMD yang terus merugi dan membebani daerah, langkah tegas berupa likuidasi harus berani diambil.
“Jangan dipertahankan hanya demi kepentingan tertentu. Kalau membebani, tutup saja,” tegasnya.
Ia juga mengkritik gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu menonjolkan aktivitas seremonial, seperti pembagian sembako oleh gubernur dan wakil gubernur.
“Pembagian sembako itu kerja dinas. Tidak perlu selalu dijadikan panggung pimpinan. Ini justru memberi kesan pemerintah lebih sibuk pencitraan daripada kerja nyata,” sindirnya.
Lebih jauh, Lukman menilai hingga kini belum terlihat arah kebijakan yang jelas dalam sektor-sektor strategis. Program pemberdayaan masyarakat dinilai belum berjalan, begitu juga dengan pengembangan kepemudaan, ekonomi kreatif, penguatan kawasan pesisir, hingga pemberdayaan masyarakat lingkar hutan.
“Tidak terlihat desain besar pembangunan. Semua seperti berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas,” katanya.
Di sisi lain, kinerja birokrasi juga dinilai stagnan. Hingga triwulan kedua tahun kedua, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan eksekusi program yang konkret. Program unggulan seperti Desa Berdaya masih sebatas wacana.
“Kalau masih ‘akan’ dan ‘direncanakan’, ini bukan pemerintahan, ini kampanye yang tidak selesai-selesai,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan pada sektor infrastruktur. Lukman menilai kualitas jalan di NTB justru mengalami penurunan dalam periode kepemimpinan saat ini. Ia juga menyoroti gagalnya proyek jalan Lenangguar–Lunyuk sebagai preseden buruk yang mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan.
“Infrastruktur dasar saja tidak terurus dengan baik. Ini menunjukkan problem serius dalam manajemen pemerintahan,” tegasnya.
Ia menyimpulkan, tanpa perubahan arah dan keberanian mengambil keputusan strategis, pemerintahan Iqbal–Dinda berisiko kehilangan momentum.
“Kalau terus seperti ini—banyak narasi, minim eksekusi—maka wajar publik menilai kepemimpinan ini berjalan tanpa arah,” pungkasnya.
Merespons kritik yang dilontarkan Kader NW itu, Ketua Formabes Syamsul Huda, menganggap kritik tersebut sah dalam ruang demokrasi, namun tidak sepenuhnya berbasis pada fakta yang utuh.
Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak tepat dan mengabaikan capaian nyata pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi NTB bekerja berdasarkan dokumen perencanaan resmi, yakni RPJMD, dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan terintegrasi lintas sektor,” tegas Syamsul.
Ia menambahkan, dinamika dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan BUMD, merupakan bagian dari kehati-hatian pemerintah dalam memastikan tata kelola yang baik, bukan bentuk ketidaksiapan.
Lebih jauh, Syamsul memaparkan sejumlah indikator pembangunan NTB sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan tercatat turun menjadi sekitar 11,38 persen pada September 2025, dari sebelumnya 11,91 persen pada September 2024.
Di sektor pertanian, produksi jagung mencapai kisaran 1,8 hingga 2,0 juta ton pipilan kering, sementara produksi gabah berada di kisaran 1,4 hingga 1,6 juta ton Gabah Kering Giling. Capaian tersebut memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan sektor non-tambang disebut tetap stabil di tengah tekanan global. Nilai Tukar Petani (NTP) juga berada pada kisaran 105 hingga 110, yang menandakan daya beli petani tetap terjaga.
Selain itu, inflasi daerah dinilai terkendali sepanjang 2025.
Pemerintah juga terus mendorong penguatan UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan, serta digitalisasi guna meningkatkan daya saing produk lokal.
Formabes turut menilai pembenahan BUMD yang dilakukan pemerintah berjalan secara bertahap melalui evaluasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menjawab tudingan pencitraan, Syamsul menegaskan bahwa kehadiran pimpinan daerah di tengah masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.
“Pembangunan infrastruktur tetap berjalan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah, dengan evaluasi berkelanjutan di lapangan,” katanya.
Dengan berbagai capaian tersebut, Formabes menilai narasi yang menyebut pemerintah berjalan tanpa arah tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
“Faktanya program berjalan, indikator menunjukkan tren positif, dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat,” ujar Syamsul.
Ia pun mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap mengedepankan data, objektivitas, dan bersifat konstruktif.
“Kritik itu penting, tapi harus berbasis fakta, bukan sekadar opini atau kepentingan tertentu,” pungkasnya. (redaksi)
