Lombok Timur-NTB. BARBARETO – Lombok Timur dinilai mampu melakukan rehabilitasi daerah irigasi secara partisipatif sampai ke kelembagaan petani secara baik. Kondisi ini melatarbelakangi kunjungan belajar yang dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di Kabupaten Lombok Timur.
Rombongan yang dipimpin Kepala Dinas SDA Sumsel diterima Sekretaris Daerah atas nama Bupati Lombok Timur pada Kamis (5/11) di Ruang Rapat Utama 1 Kantor Bupati Lotim. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik membacakan kata-kata penerimaan Bupati menyampaikan kondisi dan upaya Pemda Kab. Lotim terkait rehabilitasi daerah irigasi. Irigasi menjadi salah satu perhatian Pemerintah mengingat sebagian besar masyarakat daerah ini masih bergantung pada sektor pertanian. PDRB Lombok Timur juga 30 persennya masih berasal dari sektor pertanian.
Dijelaskan Sekda infrastruktur pertanian menjadi fokus pemerintah di samping jalan dan air minum. Hal ini dibuktikan dengan dialokasikannya Rp.300 M untuk tiga bidang infratruktur tersebut melalui penganggaran tahun jamak sejak 2019 hingga 2021 ini. Selain bersumber dari APBD, rehabilitasi dan pembangunan irigasi juga memanfaatkan dana dari berbagai sumber termasuk dari Wolrd Bank melalui Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP).
Lombok Timur memperolah dana sebesar Rp. 40 M. Dengan dana tersebut telah berhasil melakukan rehabilitasi untuk saluran irigasi yang melayani lebih dari 1.300 Ha dan pada tahun 2021 akan melakukan rehab terhadap saluran irigasi sepanjang 47.965,7 m dan target areal layanan irigasi seluas 1.569 Ha.
Sekda berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Harapan sama juga disampaikan Kepala Dinas PSDA Sumsel Herwan. Selain itu ia berharap mendapatkan contoh-contoh kebijakan pengeloaan air secara partisipatif yang dilakukan di Lombok Timur guna meningkatkan produktivitas pertanian di daerahnya. Hal ini penting mengingat Sumsel merupakan daerah lumbung pangan nasional.
Acara ini dihadiri pula perwakilan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Bappeda dan Camat Sikur, serta Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1.
