barbareto.com | Opini – Mencuatnya kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang banyak terlilit utang. Akhir-akhir ini membuat bantyak Aktivis angkat bicara.
Meski berstatus ASN, karena terlilit utang, maka para ASN yang diberikan bantuan dari termasuk dalam definisi delapan asnaf yang menjadi mustahiq (orang yang berhak) dapat zakat. Inilah yang menjadi dasar kenapa Bazda membuat kebijakan kontroversial ini.
Dilihat dari status sosialnya, ASN diakui masuk kategori orang-orang yang ditarik zakatnya atau disebut dengan istilah muzakki. Namun, banyak juga di antara mereka yang gaji minus, sehingga diberikan bantuan. Untuk Baznas Lotim memberikan bantuan pada 400 ASN dengan nilai nominal masing masing diberikan Rp2,5 juta per orang.
Kebijakan bantuan ini diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Timur melalui Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Diakuinya, sampai saat ini, 90 persen zakat yang terkumpul oleh Baznas ini berasal dari gaji ASN. Dalam setahun, ASN ini membayar zakat sampai 14 kali. Dari ASN ini saja terkumpul setiap bulannya Rp 800 juta sampai dengan Rp 1 miliar.
Salah satu aktivis di Lombok Timur yaitu Ketua Garuda Indonesia Bapak Muh. Zaini Angkat Bicara. Bapak Zaini mengatakan bahwa kebijakan ini menunjukkan bahwa lemahnya analisis dalam menghasilkan kebijakan oleh Bupti Lombok Timur.
Disatu sisi, Lombok Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) nya menargetkan penurunan kemiskinan di Lombok Timur 1 persen setiap tahunnya.
Seharusnya Bazda digerakkan membuat program yang produktif, bukan program yang instan. Apalagi program bantuan untuk ASN.
“Ini bentuk program yang salah alamat, Seperti Lagu Ayu Ting-Ting,” ungkap Zaini.
Zaini juga menambahkan bahwa, seharusnya Bupati mendorong Bazda menjadi salah satu ujung tombak dalam membuat kebijakan yang langsung pro masarakat miskin. Bukan membuat program yang hanya bagi-bagi uang.
Selain itu, Lombok Timur saat ini berdasarkan data yang ada memiliki 19 ribu anak yang tergolong dalam kategori stunting. Dan stunting menjadi program prioritas nasional.
“Jika mau, Bupati mendorong Bazda juga terlibat dalam program penanggulangan stunting ini, bukan program instan. Dan Bupati jangan hanya memberikan beban semuanya kepada Desa dalam bentuk pembuatan Perdes”. Tambah Zaini.
Secara umum, Zaini mengatakan bahwa, selama ini banyak sekali kebijakan yang di keluarkan oleh Bupati yang blunder dan tanpa memiliki analisis yang mendalam.
”Untuk itu seharusnya Bupati di masa dua tahun kepemimpinannya membuat program yang pro masyarakat miskin dan program yang memiliki kajian yang lebih mendalam, jangan asal program yang instan,” tambah Zaini.
