barbareto.com | Opini – Menyambut hari ulang tahun Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ke 63 ini, kita diberikan pelajaran yang luar biasa yaitu adanya bencana Bajir yang merata di semua Kabupaten Kota di NTB. Yang paling parah yaitu banjir di Lombok barat dan Kota Mataram pada awal desember yang lalu.
Banjir ini tidak hanya meninggalkan kerugian materi, namun sampai membuat beberapa orang meninggal dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 404 KK terdampak banjir di wilayah kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
Sedangkan di kecamatan Sekotong Lobar, banjir telah menyebabkan 1.222 KK atau 3.985 jiwa terdampak. Selain itu banjir juga menerjang tiga Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dan tercatat 94 KK terdampak.
Sejumlah desa yang tersebar di tiga daerah tersebut antara lain Kecamatan Keruak (Desa Ketapang Raya), Kecamatan Jerowaru (Desa Batu Nampar Selatan) dan Kecamatan Pringgabaya (Desa Gunung Malang dan Kerumut). Sedangkan di Pulau Sumbawa, banjir juga melanda 4 kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang menyebabkan 294 KK terdampak.
Kepemimpinan Zul-Rohmi dinyatakan gagal dalam pembangunan tata kelola Lingkungan di Nusa tenggara Barat (NTB), hal ini disampaikan oleh Peneliti dari Lombok Research Center (LRC) Bapak Maharani.
“Zul-Rohmi dinyatakan gagal dalam pembangunan tata kelola Lingkungan di NTB,” ungkap Maharani.
Peneliti Senior LRC ini menegaskan bahwa, Banjir yang terjadi kali ini merata di seluruh Kabupaten Kota se NTB, hal ini menandakan bahwa rusaknya lingkungan yang ada di NTB. Jika Banjir terjadi di satu kabupaten, mungkin masih bisa di tolelir. Namun, kejadian banjir ini merata dan banjir ini tidak hanya terjadi tahun ini saja, bahkan setiap tahun terjadi.
Baca juga : LRC: Terkait Pupuk, APH Jangan Berhenti di Pemain Kecil, Tapi Harus Sampai Distributornya
“Jika, pemerintah daerah bekerja dengan maksimal, maka paling tidak banjir akan bisa berkurang, namun semakin parah setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa masih lemahnya tata kelola pembangunan lingkungan dimasa pemerintahan Zul-Rohmi,” ungkap Maharani.
Mengutip dari www.infoanggaran.com, kawasan hutan di NTB yang berfungsi untuk menahan air hujan, kondisinya sekarang sedang “sakit”. Dimana, diperkirakan 80 persen dari total kawasan hutan seluas 1,07 juta hektare saat ini dalam kondisi kritis, bahkan sebagian besarnya terjadi di kawasan hutan alami.
Selain kemudahan perizinan penguasaan hutan, kerusakan kawasan hutan di NTB juga disebabkan oleh masih maraknya perambahan hutan secara ilegal. Hutan di kawasan Pulau Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Lombok Barat acap kali menjadi sasaran empuk para pembalak liar gegara lemahnya pengawasan peredaran kayu.
Pengelolaan pembangunan yang kurang ramah lingkungan juga menjadi beberapa penyebab kerusakan lingkungan dan berkurangnya tutupan hutan. Program yang tidak terintegrasi dan adanya ego sektoral beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu pemicu.
Maharani juga menegaskan bahwa, masih ada waktu dua tahun lagi, jika Zul-Rohmi serius, maka masih bisa. Asalkan jangan hanya membuat kebijakan yang sifatnya bombastis namun hasilnya nol. Seperti Zero waste maupun NTB Hijau.
Mari kita membuka mata bersama dan jujur saja bahwa, kita gagal dalam mengelola lingkungan kita bersama. Dan mari kita buang ego untuk mau duduk bersama mencari solusid an berbuat bersama agar lingkungan kita bisa lestari karena lingkungan ini merupakan titipan dari anak cucu kita Tegas Maharani menambahkan.
