barbareto.com | Opini – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur melalui Bupati H. M Sukiman Azmy sudah menyampaikan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021. Kegiatan tersebut berlangsung Rabo (18/8) dalam Rapat Paripurna XII Rapat Ke-1 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Lombok Timur,
Melihat hal itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Advokasi Rakyat Untuk Demokrasi Dan Kemanusiaan (GARUDA) memberikan komentar terkait dengan usulan APBD Perubahan 2021.
Bapak Zaini mengatakan bahwa, saat ini pemerintah Lombok Timur Harus focus kepada kebijakan anggaran untuk kesehatan masyarakat dan membangun ekonomi masyarakat yang porak poranda dengan adanya Covid-19 ini.
“Jika Bupati peduli dengan masyarakatnya, maka usulan anggaran perubahan harus focus kepada kesehatan dan peningkatan ekonomi,” ungkap Zaini.
Beberapa hal yang mengalami pergeseran maupun perubahan dari sisi Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain perubahan pendapatan dari Rp. 2,822 Trilyun menjadi Rp. 2,815 Trilyun lebih atau mengalami penurunan sebesar Rp. 7,141 Milyar lebih. Belanja daerah juga mengalami pengurangan sebesar Rp. 69,474 Milyar lebih, dari anggaran semula sebesar Rp. 3,121 Trilyun lebih menjadi tak kurang dari Rp. 3,52 Trilyun.
Sementara dari sisi penerimaan pembiayaan, pada APBD Induk TA. 2021 dianggarkan sebesar Rp.307,963 Milyar lebih menjadi sebesar Rp. 245,630 Milyar lebih atau menurun sebesar Rp. 62,333 Milyar lebih. Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar 9 Milyar Rupiah yang dipergunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
Melihat adanya perubahan target PAD ini akan mengganggu keseimbangan Fiskal Daerah. Untuk itu, Bupati harus melihat skala prioritas. Seperti bidang ekonomi misalnya, Bupati harus mau memperbesar porsi anggaran untuk menjaga UMKM yang ada di Lombok Timur ini bertahan.
“Kita memiliki banyak sekali UMKM yang langsung terdampak pandemi ini, sebaiknya ini yang diperhatikan dan diberi porsi anggaran langsung yang lebih besar,” tambah Zaini.
Di sisi lain, sector pertanian sebagai sector yang cukup besar menyumbang PDRB bagi Lombok Timur sebaiknya diberikan tambahan anggaran terutama dalam hal input dan subsidi terbalik dibidang jaminan harga.
“Biasanya petani sangat membutuhkan kebijakan langsung terkait dengan harga, disinilah seharusnya diberikan porsi anggaran untuk membantu petani,” jelas Zaini.
Ketua GARUDA ini juga menegaskan bahwa saat ini Lombok Timur sebagai daerah penyuplay bahan baku bagi pembangunan infrastruktur di derah lain seharusnya pemda juga memikirkan agar bagaimana masyarakat Lombok Timur tidak mendapatkan debu dan jalan yang rusak saja.
“Dibutuhkan sebuah strategi kebijakan untuk memberdayakan sopir-sopir yang ada di Lombok Timur. Jangan tanah, batu dan pasir kita diangkut, kendaraan untuk mengangkut pun dari kendaraan perusahaan. Pemerintah harus betul-betul teliti agar masyarakat lokal juga menikmati pembangunan yang ada,” cetus Zaini.
