70 Ekor Ternak di Lombok Timur Terkena PMK

0
188
70 Ekor Ternak di Lombok Timur Terkena PMK
Foto: Sapi

BARBARETO.com | Dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi NTB tertanggal 11 Mei yang ditujukan kepada semua Bupati/Walikota se-Provinsi NTB untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Di Lombok Timur sendiri, 70 ekor ternak sapi di Kabupaten Lombok Timur telah terkonfirmasi positif Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hal tersebut tertuang dalam surat Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor: 1782/PK.310/F.4.F/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang jawaban Hasil Uji Laboratorium Sampel Suspect PMK.

Surat Edaran Gubernur Provinsi NTB
Foto: Surat Edaran Gubernur Provinsi NTB

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyebutkan, Dengan mengamati tingginya arus lalulintas hewan ternak dan produknya antar provinsi untuk memenuhi kebutuhan daging di NTB, maka dirasa perlu untuk menyampaikan pentingnya peningkatan kewaspadaan akan berkembangnya penyakit PMK.

Penyakit PMK merupakan penyakit hewan yang bersifat akut dan memiliki angka kesakitan mencapai 90-100% pada hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan babi serta penyebarannya sangat cepat, maka PMK akan berdampak pada kerugian ekonomi pada masyarakat serta kesehatan hewan secara luas, namun tidak bersifat Zoonosis (tidak menular/aman pada manusia).

“PMK memiliki tingkat kesakitan sampai 90-100 %,” jelasnya.

Baca juga : Dokter Ini Sarankan Makan Kotoran Sapi Karena Diklaim Bermanfaat Bagi Tubuh

Pada Suarat Edaran tersebut juga dijelaskan, untuk Memperhatikan arahan Presiden RI dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta hari senin tanggal 09 Mei 2022, dimana salah satu poin arahannya Presiden terkait PMK meminta kepada Menteri Pertanian untuk melakukan lockdown dan menerapkan system zonasi lockdown agar pergerakan ternak dapat dicegah dengan baik, serta meminta Kapolri untuk ikut menjaga pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan adanya PMK.

“PMK ini juga merupakan arahan Presiden,” paparnya.

Sadar akan tingginya resiko PMK tersebut, Gubernur mengarahkan :

  • Melakukan pelarangan pengeluaran dan/atau pemasukan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa PMK dari daerah tertular dan/atau terduga (P. Lombok) ke daerah bebas.
  • Melakukan penutupan sementara pasar hewan di wilayah wabah PMK.
  • Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan prinsip membangun kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat (public awereness) terhadap ancaman dan potensi bahaya PMK dan upaya pencegahan dan pengendalian PMK; penerapan biosekuriti; pelarangan membeli ternak ruminasia dan babi dari wilayah yang sedang ada kasus PMK, dengan bahan KIE.
  • Melakukan pengendalian dan pembatasan lalulintas serta tindakan karantina ketat pada ternak ruminansia dan babi dan produknya (karkas, kulit, susu, semen) dari peternakan atau lokasi kejadian/kasus dengan memperhatikan kajian analisa risiko.
  • Menerapkan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini PMK di wilayah kantung populasi ternak ruminansia dan babi dengan kepadatan tinggi.
  • Melakukan pengawasan kesehatan ternak ruminansia dan babi di wilayahnya dan melaporkan ke iSHIKNAS bila menemukan kasus ternak ruminansia dan babi sakit/terduga sakit dan mati di lapangan serta berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner Denpasar.
  • Memastikan tersedianya dokter hewan dan pemotongan hewan dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) dengan melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terlebih dahulu. Pada ternak yang dicurigai PMK maka bagian seperti kepala dengan limfoglandulanya, lidah, tenggorokan, jeroan, semua limfoglandula, tulang dan kaki harus dilakukan disposal.
  • Memastikan proses pemotongan di RPH dilakukan dengan menerapkan prinsip hygiene sanitasi dan dalam pengawasan dokter hewan.
  • Melakukan mitigasi risiko dari daging segar dan produknya dengan melalui pelayuan untuk menurunkan pH dan pengolahan.