Pemberdayaan Masjid
Bang Haji Karman menilai, saat ini merupakan momentum tepat supaya Pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masjid.
“Bantu ummat membangun dan mengelola masjid. Dari urusan ngelola toilet, hingga ngelola kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan masjid. Sehingga tidak ada celah bagi paham-paham radikal dan paham-paham asing lainnya masuk ke tempat ibadah kita,” katanya.
Menurutnya, masjid bisa menjadi ujung tombak melawan dan memerangi radikalisme, jika ada pembinaan.
“Saya setuju radikalisme, dan isme-isme asing lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita harus di lawan. Dan itu bisa di lakukan melalui masjid atau tempat ibadah,” tegas Bang Haji Karman yang juga Ketum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) 2013-2017.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar.
Ide ini disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin 4 September lalu. Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin.
Safaruddin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
“Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu,” ujar politikus PDIP itu.
BNPT menanggapi. “Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme,” kata Rycko Amelza Dahniel dalam rapat.
