Lombok Timur, Barbareto – Hasan Gauk, selaku Ketua Umum Serikat Nelayan Independen, dengan penuh semangat dan keberanian menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS). 24/1/2025.
Kebijakan ini dinilai sangat memberatkan nelayan-nelayan kecil yang selama ini sudah berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, dan kini mereka dihadapkan pada tambahan beban yang tidak masuk akal.
“Apakah pemerintah benar-benar memahami situasi yang dihadapi nelayan kecil? Kebijakan VMS ini jelas-jelas mengabaikan kenyataan di lapangan, dan kami tidak akan tinggal diam! Nelayan kecil sudah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga pasar hingga sulitnya akses ke peralatan modern. Kini, dengan adanya sistem pemantauan yang seolah-olah ingin menjamin keamanan, kami merasa seperti dikepung oleh kebijakan yang tidak berpihak!,” urai Hasan Gauk dalam pernyataannya yang penuh emosi.
Ia menegaskan, dampak dari pemasangan VMS ini bukan hanya soal pengawasan, melainkan juga soal ancaman terhadap eksistensi nelayan kecil.
Hasan melanjutkan, “Pemasangan VMS bukan hanya menambah beban biaya operasional, tetapi juga memberikan kesan bahwa kami adalah pelanggar hukum yang harus selalu diawasi, padahal kami hanyalah petani laut yang berjuang untuk nafkah sehari-hari. Jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan kami, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penolakan massal dari seluruh elemen nelayan!”.
Tidak hanya itu, Hasan juga menyoroti masalah pembatasan kuota tangkap yang dinilai akan menghancurkan pendapatan dan keberlangsungan usaha nelayan kecil.
Pembatasan ini membuat nelayan kesulitan beradaptasi karena hasil tangkapan mereka dibatasi, sementara kebutuhan pasar terus meningkat.
“Kami merasa seperti ditinggalkan! Di satu sisi, kami dibebani oleh kuota tangkap yang sangat ketat dan di sisi lain, kami harus menghadapi tingginya PNBP 5% yang diterapkan kepada nelayan kecil. Kami ingin bertanya, untuk siapa semua ini? Apakah pemerintah ingin menghancurkan sumber kehidupan kami dan menggantinya dengan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang? Apa jaminan pasti untuk pasar kami?,” tambahnya dengan penuh semangat.
Hasan Gauk menegaskan perlunya dialog yang konstruktif dan transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Dia meminta kepada Pemerintah untuk lebih mendengarkan suara nelayan dan memahami keadaan sebenarnya di lapangan, serta menghentikan praktik diskriminatif yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Kami siap untuk berjuang bersama, tetapi kami juga ingin pemerintah menyadari bahwa nelayan kecil adalah bagian penting dari perekonomian bangsa. Kami tidak ingin dilihat sebagai penghalang, tetapi sebagai mitra dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Jika Pemerintah tidak mau membawa perubahan, akan ada konsekuensi yang harus dihadapi!,” tutupnya dengan tegas.
