Senin, Maret 4, 2024

Tak Memenuhi Target PAD, Kadis Kelautan: Perda No 10 Sudah Tidak Relevan

BARBARETO.com – Selong. Memasuki penghujung tahun 2022 Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lombok Timur tidak memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ditargetkan.

Dimuat dari laman Sistem Evaluasi dan Monitoring Pendapatan Asli Daerah (SEMPAD) Bapenda Lombok Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur baru terealisasi baru 171.076.000 dari target 520.419.000 atau (32.87%).

Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur menjelaskan, beberapa kendala yang menjadi tidak tercapainya PAD diantaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) khususnya yang di Labuhan Lombok, dimana nelayan disana rata-rata milik perusahaan sehingga proses pelelangan yang menjadi sumber PAD tidak bisa dilaksanakan.

Tak hanya itu, Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 12 yang mengatur tentang pelelangan dan penarikan retribusi disinyalir tidak relevan dengan praktiknya di Lapangan, dengan begitu Perda tersebut harus di perbaharui agar mendatangkan retribusi.

“Banyak kendala tahun ini yang menyebabkan PAD tidak mencapai target, terutama TPI khusus Labuhan Lombok yang nelayan disana melakukan pelelangan ikan kepada perusahaan, demikian juga dengan Perda yang ada sudah tidak relevan dengan praktiknya,” jelas Kadis Kelautan dan Perikanan M. Zainuddin menjawab Barbareto.Com Senin (12/12/2022).

Kedepannya terang Zainuddin, dari aktivitas pelelangan sejatinya Pemda akan mendapatkan 5 persen dari laba, namun sekarang sudah tidak berlaku, karenanya Pemda diharapkan membuat Perda Penimbangan ikan, nantinya hasil timbangan tersebut dapat mendatangkan PAD.

“Semula dari aktivitas pelelangan Pemda mendapatkan retribusi 5 persen namun sekarang sudah tidak berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut Zainudin menyebutkan, saat ini pihaknya tengah sibuk menambah potensi PAD pada bidang Perikanan salah satunya Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) dan Balai Benih Ikan (BBI) sedang tahapan proses.

“Ada beberapa potensi yang dikembangkan guna meningkatkan PAD diantaranya BBIP dan BBI,” paparnya.

Lebih jauh dijelaskan Zainuddin, Beberapa UPT juga belum maksimal dalam mendatangkan PAD, sehingga perlu di rasionalisasi berdasarkan besaran anggaran dan potensi pada sektor perikanan.

“Perlu ada tim yang menasionalisasi besaran PAD, sehingga harus di sinkronisasi dengan jumlah anggaran dan potensi,” pungkasnya.

Baca berita lainnya di Google News

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments