Lombok Tengah, Barbareto.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok tengah tidak bisa berbuat banyak menghadapi kerusakan lingkungan pada wilayah perbukitan di wilayah penyangga Kewasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Kerusakan wilayah perbukitan tersebut diakibatkan pembukaan lahan yang dilakukan oleh investor untuk membangun fasilitas wisata di atas bukit penyangga KEK Mandalika.
Selaku instansi yang terkait dengan lingkunan, DLH Loteng merasa tidak pernah dilibatkan dalam berbagai pembangunan yang ada di wilayah selatan.
“Pembangunan yang ada dibukit-bukit di Mandalika sudah sangat jelas merusak lingkungan,” Ungkap Kepala DLH Lombok Tengah, H Lalu Sarkin.
Ia mengatakan, tanah di kawasan tersebut kini mulai terkikis dan mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena dinilai bukan menjadi wewenang Pemkab.
“Saya tidak tau juga ada atau tidak izinnya pembangunan diatas bukit di Mandalika ini, tapi kita juga tidak tau apakah itu dalam rangka penataan atau bagaimana karena kita tidak terlibat,” ujarnya.
Berbagai rekomendasi untuk keperluan pembangunan seperti rekomendasi lingkungan, diakuinya tidak ada di pihaknya. Terlebih sekarang saat ini, system izin ini dilakukan secara online sehingga pihaknya tidak mengetahui hal tersebut.
Akibat dari pengurusan yang dilakukansecara online, Pemkab tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal sehingga marak terjadinya berbagai pembangunan yang dianggap merusak lingkungan.
“Padahal dari aspek lingkungan ini harus diperhatikan dalam setiap melakukan pembangunan. Inikan material seperti lumpur dan lainnya menjadi melebar hingga turun ke bahu jalan dan menutup irigasi juga,” tambahnya.
Akibat kondisi pembangunan yang sudah sangat merusak lingkungan, Pemkab akan mencoba melakukan koordinasi dengan Pemprov NTB. Menurutnya, kewenangan dalam hal perbukitan ini menjadi ranah dari Pemprov NTB.
Diakatakan Lalu Sarkin, Dinas saat ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan kerusakan yang terjadi akibat pesatnya pembangunan di bukit wilayah selatan ini.
“Tapi masalahnya dalam setiap apapun, ITDC selalu koordinasinya dengan Pemprov NTB karena kalau dengan kita nggak ada. Karena kalau sudah koordinasi maka pasti saya tau apa saja yang dibangun dan perizinannya seperti apa, inikan tidak ada sama sekali,” tutupnya.
