barbareto.com | Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali safari dialog virtual dengan berbagai elemen. Hari ini, Sabtu (31/7), Menko Polhukam berbincang membahas penanganan pandemi Covid-19 dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan ormas lintas agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah (Jateng).
Hadir dalam dialog virtual ini jajaran dari BNPB, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kakanwil Kemenag Jateng, dan puluhan perwakilan ormas keagamaan di Jateng.
Mahfud MD lebih banyak mendengar masukan dan saran dari berbagai tokoh agama dan masyarakat dalam dialog ini. Masukan muncul beragam, mulai soal vaksinasi Covid-19, penyaluran bantuan sosial (Bansos), masyarakat yang masih abai protokol kesehatan, hingga hoaks yang beredar di media sosial yang makin menyusahkan penanganan Covid-19.
Perwakilan Pengurus Fatayat Jepara, Nanik misalnya, dia mengeluhkan, penyaluran bantuan sosial yang rumit. Tetutama bagi masyarakat yang sudah sepuh dan di pelosok desa yang susah sekali dapat bansos karena administrasi.
“Apakah tertib administratifnya agar dihilangkan dulu. Supaya terakses sampai ke bawah. Apalagi yang di desa, di pelosok. Selain itu, hoaks di media sosial ini meresahkan. Menghancurkan pekerjaan kita semua di lapangan,” kata Nanik.
Serupa, perwakilan PWNU Jateng Musahadi mengingatkan, pandemi ini akan lebih mudah jika ditangani bersama. Masalahnya, musuh saat pandemi tak hanya Covid-19. Tetapi juga kelompok masyarakat yang tidak percaya Corona, dan menebarkan ketidakpercayaannya kepada publik.
“Kita medan pertempurannya dan perang wacananya di media sosial. Hoaks soal Corona ini amat berpengaruh terhadap cara pikir masyarakat, apalagi di desa yang jauh dari sumber informasi. Pemerintah saya kira kurang perhatian dengan hoaks, provokasi di media sosial yang amat merusak ini,” kata dia.
Dikatakannya, masyarakat yang diprovokasi biasanya kelompok yang kurang beruntung saat PPKM berlangsung. Karenanya, harus ada pendekatan budaya kepada kelompok masyarakat ini. Jangan melulu memakai pendekatan hukum. Pendekatan personal perlu kepada orang yang kena pengaruh hoaks.
“Soal Bansos, problem formal yang bikin tidak tersalurkan harus diurai. Ajak tokoh masyarakat dan agama menyalurkan. Agar ada trust. Agar administrasi tetap bisa dilakukan tanpa melanggar,” saran dia.
Mursidi perwakilan dari FKUB Wonogiri mengamini, hoaks di medsos berhasil mematahkan kampanye pemerintah.
“Tolong ini diberantas. Kita mati-matian sebarkan info yang benar, sirna karena informasi hoaks di medsos. Surat edaran tidak sampai ke bawah. Seperti prokes tempat ibadah, masih massif yang melanggar karena hoaks ini,” keluhnya.
Sedangkan dari PC Muslimmat NU Sukoharjo Hafidah ingih Pemda merangkul tempat ibadah yang gencar meng-counter instruksi pemerintah.
“Di wilayah saya ada, sangat meresahkan. Ini perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Rangkul mereka, yang enggan prokes di masjid, di pengajiannya, dengan pendekatan yang pas. Turun langsung atasi ini. Kalau yang bilang kami, ada sekat. Kalau aparat, pasti bisa deh,” yakinnya.
Sementara perwakilan ormas lainnya mengungkapkan, telah membantu Pemda dalam penanganan Covid-19. Seperti Tri Wahono dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Jateng. Dia menyatakan, Pura di Jateng sudah ditutup. Kegiatan doa bersama dilakukan di rumah masing-masing. Romo Parso Subroto dari Gereja Salatiga, juga turut melayani vaksinasi untuk warga.
Sementara PW Muhammadiyah juga telah mengerahkan Covid-19 Command Centre dan jajarannya untuk membantu masyarakat.
Sedangkan Moh Jazuli dari Pesantren Pancasila Sakti Klaten, ingin kerja kolosal dilakukan kongkret dengan melibatkan berbagai komunitas secara maksimal dan konsisten. Akses informasi dan koordinasi juga mestinya dipermudah.
Menanggapi berbagai keluhan dan masukan ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta warganya melapor jika ada individu atau kelompok masyarakat yang menyebarkan hoaks atau mengajak melanggar aturan. Namun, Ganjar juga meminta dukungan saat dia bertindak tegas.
“Saya online terus. Saya akan ambil tindakan tegas. Saya ingatkan yang di Sukoharjo, ayo ditutup. Laporkan ke saya. Bapak Ibu, kalau ada tindakan tegas, saya minta dukungan. Saya sudah mendekati satu persatu ulama yang provokatif. Saya telfon ulama yang lagi ngaji untuk stop. Saya ambil risiko loh. Bisa digoreng secara agama,” kata Ganjar.
Dia pun mengingatkan, pandemi ini bisa kelar jika ada kerja bersama seluruh elemen.
“Bangun kelompok dan komunitas. Sepeti Covid Ranger di Rembang, mereka punya data dan bantuin orang yang lagi isoman. Ada komunitas yang khusus beli produk UMKM. Daripada demo di jalanan, mending bantu UMKM. Kalau nunggu pemerintah, nggak akan bisa. Harus bareng-bareng,” ucapnya.
Selain itu, pejabat jhga harus memberi contoh. Pemprov Jateng telah mencontohkan memproses para pejabat melanggar prokes dan aturan hingga pengadilan. Soal bansos, kata Ganjar, peran Baznaz dan CSR diperlukan di luar bantuan resmi pemerintah pusat dan daerah.
Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kerja kolektif berdasarkan kesadaran bersama. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, tidak juga mengandalkan ormas keagamaan, dan berbagai kekuatan masyarakat yang dibiarkan bekerja sendiri.
“Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh ponpes, pimpinan agama, untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat. Mari kolaborasinya diperkuat,” ajaknya.
Soal hoaks di media sosial, Mahfud menyatakan, aparat akan tegas namun tetap berhati-hati.
“Kita sudah punya UU ITE. Tapi memang dilema, kalau dilaporkan, nanti dibilang antidemokrasi. Sehingga lalu Presiden mengatakan, jangan sembarang menindak di medsos saat menggunakan pasal UU ITE. Harus selektif, jangan sampai orang nggak salah jadi korban. Selain itu, kita kedepankan restorative justice dan humanis,” terangnya.
