BARBARETO.com | Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan awal musim kemarau di Indonesia terjadi di rentang bulan April hingga Juni 2022, di mana dari 432 zona musim di Indonesia, sebanyak 29,8 persen diprediksi akan mengawali musim kemarau pada bulan April yakni wilayah Nusa Tenggara (NTB), Bali dan sebagian Jawa.
Musim kemarau tentunya berimbas terhadap produksi pertanian. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pertanian Lombok Timur (Lotim) intens melakukan monitoring optimalisasi pemanfaatan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) agar Petani tidak kesulitan mendapatkan air.
“Yang jelas saat ini kita masih intens melakukan monitoring untuk pemanfaatan JIT untuk pertanian,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi, Rabu (25/05/2021).
Lanjut Kasturi, konsep pembangunan irigasi adalah gravitasi, sehingga guna mengakomodir Petani agar mendapatkan pasokan air pada musim kemarau adalah dengan membangun embung dan sumur dangkal.
“Solusi dekat tentunya dengan membangun Sumur Dangkal dan Embung,” paparnya.
Baca juga : Haji Abadi : “Jangan Sakiti Petani”
Selain itu, sambung Kasturi, pihaknya bersama Dinas Pertanian Provinsi juga akan mendata atau melakukan pemetaan jaringan irigasi yang sudah direhabilitasi dan yang belum direhabilitasi, serta melakukan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, hal tersebut dilakukan tidak lain agar pasokan air ke sawah Petani menjadi lancar.
“Jika pasokan air lancar, maka tanaman tidak mengalami kekeringan. Apalagi di musim kemarau, keberadaan air sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Namun demikian, kondisi pengairan pertanian di Lombok Timur sejauh ini masih baik bahkan saat puncak musim kemarau, sehingga potensi kekeringan pada lahan pertanian Lombok Timur sangat kecil.
“Pengairan pertanian sejauh ini masih baik,” bebernya.
Lebih jauh dijelaskan Kasturi, tahun 2022, Ditjen PSP mengalokasikan pembangunan embung pertanian sebanyak 400 unit di 32 Provinsi dan 226 Kabupaten/Kota.
Kegiatannya dapat berupa Embung, Dam Parit dan Long Storage dengan luas layanan minimal 25 ha untuk tanaman pangan dan 20 ha untuk komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan.
