Mataram – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah beberapa hari lalu menuai polemik ditengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dari dampak pandemi Covid-19.
Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui tiga cara, diantaranya peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
Di lain sisi justru pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis menggganggu ketiga rencana tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Dalam keterangan tertulis Ketua PKC PMII Bali-Nusra Herman Jayadi menyebutkan, Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah kebawah, serta dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Kenaikan harga juga disinyalir akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas dasar masyarakat.
“Dampak buruk dari kenaikan harga BBM tentunya akan dirasakan masyarakat menengah kebawah,” jelasnya secara tertulis tertanggal 05 September 2022.
Lanjut Herman, hal ini juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor esensial yang menjadi penghidupan masyarakat, mengingat Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan lain sebagainya akan sangat terdampak.
“Belum lagi berbicara harga, sektor lain yang membutuhkan BBM juga pasti akan memberikan dampak yang signifikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dalam rilis tertulis tersebut, Herman menegaskan, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara.
“Seharusnya pemerintah harus fokus memberantas mafia minyak yang selama merugikan rakyat,” tegasnya
Sadar akan terbebaninya masyarakat dengan kenaikan harga BBM, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan keras menyatakan sikap diantaranya:
- Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
- Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak (mafia BBM).
- Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
- Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyalur BBM subsidi.
Baca berita lainnya di Google News
