barbareto.com | Mataram – Tak ada satu pun negara di dunia yang telah benar-benar berhasil meniadakan isu ketimpangan gender. Meskipun demikian, refleksi perjalanan Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa sejak terbitnya Inpres No. 09 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender masih menampilkan wajah kesenjangan yang sangat memprihatinkan.
Manfaat dari meningkatnya pembangunan yang dipacu oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir belum mampu menjembatani disparitas partisipasi serta akses dari dan untuk perempuan. Mengawal amanah Inpres di atas, menjadi sebuah kewajiban bagi pembuat kebijakan untuk menyusun, mengevaluasi, dan menganggarkan program pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkeadilan gender.
Berangkat dari permasalahan tersebut, OXFAM Indonesia menyelenggarakan workshop dengan tema “Penganggaran Responsif Gender dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”, khususnya di wilayah NTB dan NTT pada 19-20 Juni 2021, serta seminar nasional bertajuk “Perempuan-perempuan Perkasa di tengah Pandemi” pada 29 Juni 2021. Acara ini dibuka dengan opening remarks oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, yang turut menaruh perhatian khusus terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita di NTB.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perbaikan penganggaran publik yang lebih responsif gender (gender responsive budgeting) serta mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan (women economic empowerment).
Pelaksanaan kegiatan ini juga berada di bawah payung program I-WILL (The Indonesian Women in Leadership) yang bertujuan untuk mendukung masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam mempromosikan kesetaraan gender, meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan, memberikan ruang partisipasi politik pada perempuan, mengurangi kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan kesempatan pada perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
OXFAM Indonesia turut menyoroti beberapa fenomena dan permasalahan yang krusial dalam isu ini, sebagai berikut:
1. Jurang kesetaraan gender di Indonesia yang kian melebar
- Perempuan harus menghadapi beban yang lebih berat daripada laki-laki
- Perempuan mengalami kehilangan pekerjaan lebih banyak dari laki-laki
- Mayoritas subjek kekerasan adalah perempuan
- Kemiskinan perempuan lebih tinggi hampir di semua tingkatan umur dan di hampir seluruh wilayah Indonesia
2. Pengarusutamaan gender belum menjadi prioritas agenda dan kebijakan oleh pemerintah NTB dan NTT
- Pemerintah NTB dan NTT dalam usaha mendorong kesetaraan gender masih belum mengalokasikan anggaran yang sensitif gender
- Pada tahun 2019 persentase anggaran yang dialokasikan pemerintah NTB untuk perempuan hanya sebesar 0,29% dari total anggaran (BPS, 2020)
- Pada tahun 2019, anggaran perempuan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi NTT hanya sebesar 0,22% dari total anggaran
- Angka alokasi anggaran untuk perempuan yang dilakukan NTB dan NTT masih jauh di bawah angka rata-rata persentase nasional
3. Urgensi keberpihakan kebijakan dan program yang sensitif terhadap isu gender. Tujuan utama dari pentingnya kesadaran atas pengarusutamaan gender antara lain untuk:
- Mendukung akses dan kesamaan hak atas sumber daya bagi perempuan
- Memastikan postur anggaran pemerintah yang berpihak dan sensitif terhadap perempuan
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penganggaran publik yang responsif gender
Narasumber dan Materi Kegiatan
Dalam mengawal isu kesenjangan gender, OXFAM Indonesia menghadirkan 7 pakar terkait pengarusutamaan gender di Indonesia, terutama wilayah NTB dan NTT yang akan berbagi ilmu dan pengalaman mereka pada workshop yang diselenggarakan. Sementara itu, agenda seminar nasional turut mengundang 4 narasumber yang sangat kompeten di bidang mereka guna membawa isu pemberdayaan wanita ke dalam payung diskusi dengan cakupan yang lebih luas.
Pemateri Workshop
1. Atun Wardatun – Direktur La Rimpu (Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan)
Materi:
- Konsep Dasar Gender dan Penganggaran
- Definisi dan Tujuan Penganggaran Responsif Gender
2. Husnanidiaty Nurdin – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB
Materi:
- Tinjauan Penganggaran Responsif Gender di NTB dan NTT
- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Iien Andriany – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT
Materi:
- Hubungan dan Keterkaitan antara Kebijakan dan Penganggaran
- Proses Penganggaran dan Keterlibatan Aktor
4. Frits Fanggidae – Dosen Fakultas Ekonomi UKAW Kupang
Materi:
- Kerangka Kebijakan Ekonomi Jangka Menengah Responsif Gender
5. Lenny N. Rosalin – Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPA.
Materi:
- Statistik dan Indikator Gender
6. Jeng Ratu – Owner UMKM Omah Jamu Jeng Ratu
Materi:
- Penganggaran Responsif Gender dalam Mendukung Pengembangan UMKM
7. Supiandi – Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis UNU NTB
Materi:
- Langkah-langkah Implementasi Penganggaran Responsif Gender
Pembicara Seminar Nasional
1. I Gusti Ayu Bintang Darmawati – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia periode 2019-2024
Materi:
- Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender
2. Andi Taufan Garuda Putra – Pendiri sekaligus CEO Amartha
Materi:
- Peran Perempuan dalam Mendorong Digitalisasi UMKM
3. Sulistyowati Irianto – Guru Besar AntropologiUniversitas Indonesia
Materi:
- Kepemimpinan dan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Tantangan dan Harapan
4. Ansy Rihi Dara – Direktris LBH Apik NTT dan Koordinator Konsorsium Timor Adil dan Setara NTT
Materi:
- Menyoal Pengalaman, Tantangan, dan Solusi Strategis dalam Perjuangan Isu Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender di NTT.
