Mataram, barbareto.com – Kinerja perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki tahun 2026 dengan capaian yang menggembirakan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi NTB pada Triwulan I-2026 tumbuh 13,64 persen secara year-on-year (y-on-y), menjadikannya provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra).
Capaian tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam audiensi Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, bersama jajarannya dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Gubernur NTB, Senin (3/8). Pertemuan tersebut tidak hanya membahas perkembangan indikator ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan BPS dalam membangun narasi pembangunan yang berbasis data sekaligus mampu menumbuhkan optimisme masyarakat.
Menurut Gubernur Iqbal, data statistik tidak cukup hanya dipublikasikan sebagai angka. Data tersebut juga perlu dikomunikasikan dalam perspektif kebijakan agar publik memahami arah pembangunan daerah dan memiliki optimisme terhadap kondisi ekonomi.
“Ke depan, sebelum rilis resmi dilakukan, kita ketemu dulu, menyamakan narasi. Terlepas itu tren-nya nanti mau baik mau tidak, tetapi menyamakan narasi itu, karena so far saya lihat dari tahun lalu itu, positif terus, baik terus narasinya. Saya ngelihat dari narasi yang demikian, masa iya kita nggak kapitalisasi dari itu, mem-boost prosesnya dan optimisme di kalangan masyarakat. Padahal kalau kita lihat kan, di NTB itu kita punya banyak situasi yang membuat kita harusnya positif, harusnya optimis. Ekosistemnya, situasi di lokal itu, tertolonglah ketimbang di nasional dan nasional masih lebih baik daripada internasional,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,64 persen ditopang oleh sejumlah sektor strategis. Beroperasinya fasilitas hilirisasi industri pengolahan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara menjadi salah satu motor utama pertumbuhan, disertai peningkatan aktivitas pertambangan, industri pengolahan, jasa keuangan, serta sektor akomodasi dan penyediaan makan minum.
Dari sisi lapangan usaha, sektor pertambangan menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB dengan andil 4,56 persen, disusul industri pengolahan sebesar 2,97 persen, dan sektor pertanian sebesar 2,34 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda hilirisasi industri mulai memberikan nilai tambah yang semakin nyata terhadap struktur ekonomi daerah.
Performa ekonomi tersebut juga tercermin pada sejumlah indikator makro lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB per Februari 2026 berhasil ditekan menjadi 2,99 persen, sementara sektor pariwisata menunjukkan tren positif dengan mencatat 1,24 juta tamu yang menginap di berbagai hotel di NTB sepanjang Januari hingga Juni 2026. Di sisi lain, inflasi daerah tetap berada dalam kisaran yang terkendali, yakni 3,55 persen secara tahunan hingga Juni 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS NTB, Wahyudin, melaporkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di NTB telah mencapai lebih dari 78 persen. Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi, yakni sekitar 92 persen, sedangkan Kota Mataram berada pada angka 67 persen. Hingga saat ini, sektor pertanian masih tercatat sebagai sektor usaha yang paling dominan di NTB.
BPS menargetkan seluruh proses verifikasi dan pembersihan data lapangan dapat diselesaikan pada pertengahan Agustus 2026.
Wahyudin juga meluruskan kekhawatiran sebagian masyarakat yang masih mengaitkan sensus ekonomi dengan perpajakan. Ia menegaskan bahwa seluruh data usaha yang dihimpun dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan hanya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Ada penolakan tapi pada akhirnya juga kita bisa data dengan diberikan pengertian-pengertian. Apa yang kita lakukan ini bukan untuk kepentingan seseorang, tapi untuk kepentingan negara dan bangsa, untuk perencanaan pembangunan ke depan, tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Tidak ada hubungan sama pajak, sama sekali nggak ada. Publikasi kami juga secara general. Kalau ada petugas kami yang seperti itu, yang menyampaikan rahasia masing-masing pribadi yang disampaikan, malah itu bisa dituntut pidana.”, tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat yang menolak mengikuti sensus dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, berupa pidana kurungan paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak Rp25 juta.
Menjaga Pertumbuhan Tetap Inklusif
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat, Pemerintah Provinsi NTB juga menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah pengendalian inflasi komoditas hortikultura, terutama cabai dan bawang, melalui penguatan produksi lokal. Pemprov akan mendorong gerakan penanaman cabai di lingkungan sekolah serta mengoptimalkan peran relawan Desa Berdaya dalam mengembangkan kebun dan peternakan masyarakat.
Hasil produksi tersebut selanjutnya akan diserap oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari penguatan rantai pasok pangan lokal sekaligus menjaga ketersediaan komoditas strategis di tingkat masyarakat.
Bagi Gubernur Iqbal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan pemerataan manfaat. Karena itu, penguatan hilirisasi industri perlu terus dikaitkan dengan sektor-sektor pendukung seperti logistik, perdagangan, UMKM, hingga koperasi agar dampak ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan BPS, pembangunan di NTB diharapkan tidak hanya menghasilkan angka-angka pertumbuhan yang impresif, tetapi juga membangun optimisme publik sekaligus menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
