Selong, barbareto.com – Harta kekayaan pejabat menjadi salah satu aspek yang mampu menarik perhatian publik.
Calon Penjabat Bupati Lombok Timur 2023 juga tak luput dari sorotan publik terkait laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka.
Sebelumnya DPRD Lombok Timur telah mengajukan 3 (tiga) nama usulan PJ Bupati Lombok Timur ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usulan tersebut juga di tembuskan ke Dirjen Otda, yakni Fathul Gani, Juaini Taofik dan Ahsanul Halik.
Meskipun harta kekayaan bukan syarat mutlak dalam penentuan PJ, namun laporan harta kekayaan yang wajib di laporkan sebagai pejabat negara nantinya menjadi acuan bagi publik untuk mengetahui aset dan kekayaan yang di miliki.
Berikut besaran harta Penjabat Bupati Lombok Timur yang di usulkan DPRD :
Fathul Gani
Nama Fathul Gani di kenal publik sebagai Asisten II Bidang Prekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi NTB.
Ia juga sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB.
Berdasarkan LHKPN 2023, total Harta yang di miliki Fathul Gani Sebesar 1.199.000.000, dan hanya memiliki satu alat transportasi yakni Sepeda motor merek Scopy tahun 2017 seharga 9.000.000.
Sedangkan jumlah hutang yang di laporkan sebesar 370.000.000.
Juaini Taofik
Juaini Taofik saat ini tengah aktif menjabat Sekretaris Daerah Lombok Timur.
Pria yang karir birokrasinya di mulai dari Lurah tersebut berdasarkan data LHKPN 2023 jumlah harta Kekayaannya mencapai 1.278.900.083, dengan memiliki dua alat transportasi yakni Mobil Toyota Vios E/MT Tahun 2012 dengan harga 60.000.000 serta Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2010 seharga 2.000.000.
Sedangkan jumlah Hutang yang di laporkan sebesar 95.000.000.
Ahasnul Halik
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini, berdasarkan LHKPN 2022 memiliki harta kekayaan sebesar 7.044.803.772, dengan memiliki tiga alat transportasi yakni Mobil Toyota Fortuner Tahun 2007 seharga 150.000.000, Sepeda Motor Honda SPM R2 Tahun 2015 senilai 6.500.000 dan Mobil Toyota Fortuner Tahun 2019 seharga 300.000.000.
Ahsanul Halik tercatat dalam LHKPN 2022 tidak memiliki hutang.
Namun, perlu di ingat bahwa harta kekayaan bukanlah pertimbangan dalam penentuan Penjabat Bupati melainkan wewenang Pemerintah Pusat.
Follow kami di Google News
){kind=link}