Lombok Tengah, Barbareto.com – Perkumpulan Fitra Nusa Tenggara Barat telah merampungkan Survei Kepemimpinan Daerah (Supimda) Tahun 2024 dengan mengambil lokasi survei di Kabupaten Lombok Tengah.
Survei yang berlangsung dari 9-12 November tersebut bertujuan untuk memetakan isu-isu prioritas warga, potensi kerawanan politik uang, dan preferensi pemilih pada Pilkada serentak 2024.
“Survei ini berhasil memetakan temuan-temuan kunci sebagai referensi para kandidat jika terpilih untuk merumuskan kebijakan strategis daerah 5 tahun mendatang,” ungkap Direktu Fitra NTB, Ramli Ernanda.
Ramli mengatakan, Di sisi lain, temuan tingkat kerawanan politik uang juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga pengawas Pemilu dalam meningkatkan kerja pengawasan untuk mewujudkan Pilkada bersih dan berintegritas.
Para kandidat dan tim sukses sebaiknya tidak berfokus pada polemik tingkat elektabilitas kandidat masing-masing dari hasil survei kami. Justru isu kunci dari hasil survei kami yang jauh lebih penting untuk diatensi, mencakup isu prioritas masyarakat dan potensi kerawanan politik uang pada Pilkada serentak 2024 ini.
“Berdasarkan hasil survei Fitra NTB, terdapat 5 isu paling prioritas menurut masyarakat yang harus diprioritas oleh para kandidat jika terpilih dalam kebijakan strategis pembangunan daerah 5 tahun ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lima isu penting tersebut mencakup pemenuhan akses dan kualitas layanan sosial dasar dan penyediaan lapangan kerja. Berikut 5 (lima) isu paling prioritas menurut masyarakat yang harus ditangani oleh pasangan kepala daerah ke depan yakni penyediaan lapangan kerja (64,3%), peningkatan layanan pendidikan (64%), peningkatan layanan kesehatan (63,8%), peningkatan infrastruktur jalan (60%), dan Penyediaan akses air bersih (59,5%).
Selain 5 isu tersebut, lanjut Ramli, kelompok pemilih perempuan juga sangat memprioritas pembinaan UMKM (55,4%). Karena berdasarkan data Kemenkop UKM, jumlah pelaku UMKM perempuan sekitar 60% dari total UMKM.
“Sehingga, sebaiknya para kandidat dan tim sukses berfokus mengampanyekan program unggulan masing-masing secara jelas dan konkret kepada masyarakat untuk 5 isu strategis tersebut,” sambungnya.
Ia menerangkan, Pendekatan ini akan sangat baik bagi para kandidat dan tim pemenangan untuk beradu ide dan gagasan yang konkrit dalam memenangkan suara pemilih. Hal ini sangat diuntungkan dengan temuan bahwa tipologi pemilih separuhnya tergolong rasional.
Ia mencontohkan, bagaimana para kandidat akan menciptakan lapangan kerja, atau menyelesaikan persoalan akses air bersih yang masih rendah. Akses air bersih yang rendah berdampak pada buruknya kualitas kesehatan masyarakat, serta terkurasnya keuangan rumah tangga miskin karena membeli air dengan harga yang tinggi, khususnya di kawasan pesisir.
Berdasarkan hasil kajian anggaran sektor air bersih dan sanitasi yang dilaksanakan Fitra NTB bulan lalu, alokasi anggaran penyediaan air bersih masih sangat kecil; di Provinsi NTB hanya sekitar 0,6% dari APBD NTB, dan di Kabupaten Lombok Timur sekitar 1,4% dari APBD. Dengan alokasi yang terbatas, INPRES 1/2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik akan sulit terealisasi.
Bawaslu Harus Perkuat Monitoring Praktik Politik Uang
Di sisa waktu pelaksanaan kampanye kandidat yang makin mendekati hari pemungutan suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar meningkatkan upaya pengawasan pelanggaran tindak pidana pemilu, khususnya praktik politik uang atau membeli suara pemilih (vote buying), baik menggunakan barang maupun uang. Selain itu, juga penggunaan fasilitas negara, APBD dan pengerahan ASN untuk kepentingan kandidat tertentu.
Ramli membeberkan, berdasarkan hasil Supimda 2024 ini, sekitar 10% responden menyatakan akan merubah keputusan politiknya jika diberikan barang atau uang oleh kandidat atau timsesnya.
“Meskipun angka permintaan (demand) politik uang oleh pemilih tercatat kecil, namun dengan ketatnya persiangan antar kandidat diprediksi sisi penawaran (supply) akan cukup tinggi. Bentuk beli suara yang paling banyak diprediksi dalam bentuk uang, berikutnya sembako,” ungkapnya.
Namun di sisi lain, angka pemilih yang menganggap politik uang atau membeli suara pemilih sebagai praktik wajar tergolong tinggi, yaitu sekitar 33,75%. Sementara itu, tingkat kesadaran pemilih untuk melaporkan praktik politik uang atau beli suara oleh kandidat dan timsesnya pada Pilkada serentak 2024 ini sangat rendah (6,25%).
Pengawasan politik uang (vote buying) oleh Bawaslu agar difokuskan di wilayah-wilayah dengan profil pemilih paling berisiko. Kelompok paling berisiko sebagai sasaran politik uang adalah pemilih dengan tingkat pendidikan <SD (53,3%), kelompok pekerja informal (56,7%), ibu rumah tangga (30%), dan pemilih dengan tingkat pendapatan <Rp 1 juta (90%).
Sekilas Survei Kepemimpinan Daerah (Supimda) 2024
Survei Kepemimpinan Daerah (Supimda) 2024 dilaksanakan secara mandiri oleh Fitra NTB, yang secara umum bertujuan untuk memotret opini publik terkait kinerja pemerintahan, memetakan isu-isu warga, preferensi pemilih serta potensi kerawanan politik uang atau vote buying pada Pilkada serentak 2024.
Survei ini bukan survei politik yang dikhususkan untuk memetakan tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat.
Pemetaan preferensi dan elektabilitas para kandidat dalam survei ini dimaksudkan untuk kepentingan pemetaan aktor kunci dalam advokasi isu-isu prioritas warga, dan pemetaan risiko kerawanan politik uang atau vote buying.
