Mataram, barbareto.com – Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah berpandangan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga sering dianggap sebagai takdir yang harus diterima, bahkan kerap dianggap sebagai aib keluarga.
Hal itu diungkapkan saat dialog “Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender” yang dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri dan Ketua TP PKK NTB Sinta M. Iqbal berlokasi di Aula Rinjani BPSDMD Provinsi NTB, Mataram kemarin Kamis, 4 Juni 2026.
Misiyah mengatakan, dampak dari kekerasan dalam rumah tanggap sangat besar. Mulai dari hilangnya rasa aman, terganggunya masa depan korban, hingga risiko kematian akibat perkawinan anak dan rendahnya kualitas kesehatan.
“Kita berkumpul di sini karena percaya bahwa situasi ini harus dirubah dan dicarikan jalan keluar. Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menyatukan kekuatan bersama dengan harapan dapat menginisiasi forum multipihak sebagai ruang kolaborasi di Nusa Tenggara Barat,” tuturnya. (5/6/2026)
Lebih lanjut, Dia menjelaskan berdasarkan data statistik, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Namun, angka tersebut diyakini masih lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak terungkap akibat korban memilih diam.
Maka dari itu, forum multipihak nantinya diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, kelompok disabilitas, serta lembaga adat dan keagamaan dalam memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
Selaras dengan hal tersebut, Project Manager PLAN Indonesia, Kristi Pratiwi, menyampaikan bahwa program “Voice for Equality” hadir untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
Menurutnya, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia di NTB. Oleh karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.
“Capaian utama yang ingin kami dorong adalah organisasi masyarakat sipil dapat bermitra dan berperan aktif dalam mencegah kekerasan berbasis gender. Harapan kami, NTB semakin bebas dari kekerasan berbasis gender, serta angka perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menurun,” ungkap Kristi.
Sementara itu, Wagub Indah Dhamayanti Putri dalam sambutannya menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk menekan angka kekerasan, salah satunya melalui penguatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan hingga ke tingkat desa dan dusun.
Menurutnya, keberadaan sekolah perempuan dan berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat dapat menjadi sarana membangun ketahanan mental serta kemampuan perempuan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
Ia juga mengajak kaum laki-laki untuk mengambil peran lebih besar dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis.
“Khususnya para suami yang hadir hari ini, harus mampu melindungi, mencintai, mengayomi, dan memastikan tidak terjadi kekerasan, baik terhadap istri sebagai sosok perempuan maupun terhadap anak-anak perempuan,” tegasnya. (gok)
