Mataram-NTB. BARBARETO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di anggap tak serius membangun jalan BIL-Mandalika. Pasalnya di tengah pelaksanaan proyek yang katanya masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Kementerian PUPR malah menyetujui alih status pucuk pimpinan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTB. Pejabat BPJN NTB sebelumnya, Nusakti Yasa Wedha, menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
“Ada apa dengan Kementerian PUPR ini?. Proyek BIL Mandalika ini bukan main-main. BPJN NTB ini ujung tombak proyek ratusan miliar tersebut. Sekarang balai teknis ini tanpa komandan, apa bisa jalan maksimal semuanya?,” sesal Fihiruddin Direktur Lombok Global Institut. Pada Jum’at 29 Januari 2021.
Ia menyayangkan sikap dan keputusan Nusakti untuk “kabur” dan mengejar jabatan di Pemprov Bali.
“Integritas Nusakti perlu dipertanyakan. Ada proses lelang jabatan yang dia ikuti. Ini artinya ada keinginan pribadi mengejar jabatan tersebut,” sebutnya.
Dalam beberapa kesempatan Nusakti mengakui banyak persoalan yang mengiringi proses proyek jalan nasional tersebut. Mulai dari pelelangan yang memakan waktu hingga delapan bulan sampai pada saat pelaksanaan saat ini.
“Beliau sendiri yang menyebut banyak masalah pra kontrak proyek ini. Artinya dengan sadar dan paham bahwa barang ini penuh masalah. Termasuk dalam pelaksanaannya. Tapi keputusan yang di ambil malah berseberangan,” imbuh alumni Universitas Mataram ini.
Sehingga ia tak akan surut menyoroti pelaksanaan proyek yang di duga menjadi bancakan banyak oknum tersebut.
“Ada data yang logis di pegang mulai dari awal pelelangan hingga saat ini tahap pelaksanaan,” tegas Fihir.
Yang pasti kata Fihir dengan kekosongan jabatan kepala BPJN saat ini. Akan menimbulkan koordinasi dan keputusan yang berpotensi mengganggu terkait dengan teknis pelaksanaan proyek di lapangan.
Sumber di BPJN NTB menyebut, Nusakti secara pribadi di minta oleh Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Hasil seleksi jabatan Nusakti meraih nilai tertinggi dari beberapa kandidat. Nusakti telah dilantik pekan lalu.
“Kalau dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab di NTB saat ini seharusnya Pak Nusakti menyelesaikan dulu. Tidak ada urgensinya mengejar jabatan di Bali. Ini artinya, integritasnya yang perlu dipertanyakan,” kata sumber ini.
Hal ini belum di tambah beberapa persoalan yang tersisa selama setahun lebih Nusakti menjabat di NTB.
“Proyek Jembatan Longken putus kontrak dan tidak selesai di akhir 2019. Belum lagi ada satu proyek jembatan di Lombok Timur yang akan di putus kontrak juga dalam waktu dekat. Ada tanggung jawab Pak Nusakti dalam dua proyek ini,” sambung sumber ini lagi.
Saat menerima kunjungan anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama di proyek BIL-Mandalika tiga pekan lalu. Nusakti mengaku optimis proyek tersebut fungsional pada Agustus tahun ini.
“Saya tidak ingin melihat ke belakang. Saya juga tidak ingin kita bicara soal masalah pra kontrak. Kita harus mencari solusi jika menemukan masalah,” ujarnya.
