barbareto.com | Opini – Salah satu program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) didalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan pendapatan masyarakat adalah melalui pengembangan Desa Wisata. Program unggulan ini dimaksudkan sebagai upaya Pemprov NTB didalam pelestarian lingkungan dan alam serta budaya masyarakat.
Adanya program pengembangan desa wisata juga diharapkan menjadi sarana pemerintah daerah untuk mendistribusikan pembangunan serta pemerataan ekonomi dengan tetap mengedepankan konsep pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi sektor pariwisata NTB. Kebijakan pembatasan perjalanan yang dilakukan serta kontak sosial berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke NTB secara umum maupun terhadap kunjungan wisatawan ke desa-desa wisata yang ada di NTB khususnya.
Data dari Dinas Pariwisata Prov. NTB menyebutkan jumlah kunjungan wisatawa yang datang pada tahun 2020 sebesar 400,595 wisatawan. Jumlah kunjungan tahun 2020 ini sangat jauh menurun dibandingkan kunjungan wisatawan tahun sebelumnya yaitu 3,7 juta lebih wisatawan pada tahun 2019 dan 2,8 juta lebih pada tahun 2018.
Euforia pariwisata dalam konteks lokal ditunjukkan dengan tumbuhnya desa wisata. Pemerintah Provinsi NTB melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB No. 050.13-366/2019 telah menargetkan hingga tahun 2023 setidaknya sudah ada 99 desa wisata NTB Gemilang sebagai pilot project di dalam pengembangan desa wisata lainnya di seluruh wilayah NTB.
Dalam konteks pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi maka, peran pariwisata dalam pembangunan pedesaan semakin relevan. Adanya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat didalam bepergian, dimana saat ini wisatawan cenderung untuk mencari tujuan wisata yang bersifat massal dan lebih memilih tujuan wisata yang dapat memberikan pengalaman serta kegiatan di alam terbuka.
Desa Wisata di NTB
Pembangunan Desa Wisata yang masuk dalam program unggulan NTB Gemilang tentunya memberikan angin segar bagi pemerataan ekonomi di NTB. Desa wisata dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan alam, budaya dan masyarakat.
Untuk membangun desa wisata setidaknya memenuhi 3 syarat (www.kemparekraf.go.id) yaitu:
- Melihat potensi yang ada di desa.
- Terdapat minat dan kesiapan masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata setempat.
- Konsep desa wisatanya yang harus unik.
Bagi Lombok Research Center (LRC) ketiga syarat tersebut sangat sangatlah penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan, mengingat berbagai isu kritis tentang desa wisata.
Hal ini tentunya menjadi tantangan terkait dengan pengembangan desa wisata di NTB dimana, kerentanan terhadap duplikasi konsep desa wisata satu dengan yang lain masih ditemukan ada kesamaan karena pembedanya yang mudah ditiru.
Keterlibatan masyarakat secara umum yang masih kurang terkadang menyebabkan keberadaan desa wisata kurang mampu untuk mengeksplorasi local wisdomsebagai faktor penguat keberadaan dari pengembangan desa wisata. Selain itu, pengembangan desa wisata yang mengeksploitasi sumber daya namun kurang memperhatikan keberlanjutan, dan terkahir yaitu potensi masuknya investor yang dapat menjadikan masyarakat hanya sebagai objek.
Lombok Research Center (LRC) juga masih banyak melihat desa wisata di NTB dalam pengembangannya menduplikasi konsep desa wisata lainnya di Indonesia yang lebih dulu eksis seperti, desa wisata yang menyediakan spot foto (instagramer), aktivitas hacking, bersepeda, bercocok tanam, dan lain sebagainya.
Tidak salah memang desa wisata yang mengembangkan konsep tersebut untuk menarik wisatawan datang ke desa namun, yang perlu lebih dikedepankan adalah bagaimana setiap desa wisata di NTB mampu mengembangkan story telling yang sesuai dengan konsep desa wisata.
Pengembangan dengan konsep story telling ini akan menjadi penguat, karena cerita akan lebih mudah diingat oleh wisatawan yang datang. LRC belum melihat desa wisata yang menjual paket wisata berupa kegiatan budaya seperti latihan menari, pembuatan souvenir, membaca daun lontar, dan berbagai aktivitas lainnya yang akan meningkatkan length of stay wisatawan.
Selain itu pemilihan materi promosi juga perlu untuk diperhatikan, terutama bagaimana mendeskripsikan tentang keindahan alam desa dalam media promosi, tentang kearifan lokal yang dapat ditemui apabila wisatawan datang ke desaa wisata tersebut, pusat-pusat interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal serta berbagai interest lainnya.
Pariwisata, Pembangunan Pedesaan, dan COVID-19
Masyarakat NTB terutama yang ada di pedesaan pada umumnya kurang siap baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghadapi suatu krisis yang berkepanjangan, seperti krisis yang disebabkan oleh Covid-19 ini.
Banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakan pedesaan, antara lain seperti, faktor usia, tingkat pendapatan masyarakat di desa yang masih rendah, keragaman ekonomi yang relatif masih kurang, kemudian adanya kesenjangan digital serta jarak dari pusat kesehatan.
The World Tourism Organization (UNWTO) meramalkan bahwa ke depan pasca Covid-19 pertumbuhan pariwisata domestik akan lebih dulu stabil dibandingkan dengan pariwisata internasional.
Untuk itu, Lombok Research Center (LRC) berharap tata kelola desa wisata yang ada di seluruh wilayah NTB lebih ditingkatkan, karena akan menguntungkan masyarakat pedesaan yang menjadi lokasi desa wisata. Apabila hal ini dapat dipraktekan maka, akan menjaga mata pencaharian masyarakat yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi lokal.
Secara umum, desa wisata yang ada di NTB tidak terlepas dari sektor pertanian. Adanya pandemi ini tentunya berdampak terhadap keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari produk pertanian dan disaat yang sama sumber penghidupan masyarakat pedesaan tersebut berada di bawah ancama perubahan iklim yang terjadi.
Sehingga, diharapkan pengembangan desa wisata yang dikelola sesuai dengan konsep desa wisata dapat memenuhi kebutuhan wisatawan terkait dengan pengalaman baru yaitu seputar alam pedesaan, budaya dan produk lokal, interaksi masyarakat yang semua itu memberikan peluang besar bagi upaya revitalisasi ekonomi masyarakat pedesaan pasca pandemi.
Salah satu contoh cara yang dapat dikembangkan oleh desa wisata untuk menarik minat wisatawan datang berkunjung adalah melalui pemanfaatan kearifan lokal berupa panganan tradisional yang ada.
Makanan lokal yang menjadi “jualan” bagi desa wisata akan mempercepat proses pemerataan ekonomi di desa, karena akan mendukung sektor pertanian dan produsen lokal. Dalam skema besar, cara ini akan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja.
Terkadang masih banyak pola pikir pengelola desa wisata yang menyajikan pelayanan akomodasi makanan menyesuaikan dengan kebiasaan wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Bagi LRC, pola-pola seperti itu tidak sesuai dengan konsep desa wisata yaitu menawarkan suatu pengalaman yang unit dan bersifat pengetahuan.
Penyajian makanan lokal juga dimaksudkan untuk meminimalisir potensi sampah yang bersumber dari bungkus bahan-bahan makanan yang digunakan. Hanya dengan menerapkan praktik berkelanjutan bagi masyarakat lokal, pengunjung dan industri pariwisata dapat memenuhi persyaratan untuk mengatasi tantangan saat ini tanpa membahayakan masa depan.
Penciptaan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi yang menjadi tujuan pengembangan desa wisata juga harus selaras dengan promosi dan upaya pelestarian alam dan budaya. Perkembangan teknologi informasi dan pembatasan sosial yang mengikuti protokol kesehatan harus dibarengi dengan kemampuan para pengelola desa wisata untuk bertransformasi ke arah digital didalam mempromosikan desa wisatanya.
Selain transformasi digital, para pengelola desa wisata juga harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya terutama dalam aspek pengembangan keterampilan. Pemerintah daerah harus membantu desa-desa wisata terkait dengan akses ke lembaga keuangan, kemudian mendukung desa wisata melalui pembangunan berbagai infrastruktur penunjang, dan lain sebagainya. Semua itu harus menjadi prioritas didalam perencanaan pembangunan pariwisata di pedesaan sebagai upaya pemulihan pariwisata di desa dan menjadi daya dukung atau pedoman menghadapi krisis dimasa yang akan datang.
Apa Yang Harus Dilakukan?
Tata kelola pengembangan desa wisata harus dapat menyatu dan harmonis, dimana pengembangan desa wisata harus menyesuaikan dan mengarah pada kekhasan utama yang dimiliki oleh desa wisata, bukannya malah menduplikasi konsep desa wisata lainnya yang belum tentu sesuai dengan karakter masyarakat dan kondisi lingkungan dari desa wisata tersebut. kekhasan dan lingkungan alam yang ada apabila dikembangkan dapat menjadi ecotourism ke depannya.
Kemudian, yang harus dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini adalah tersedianya berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi kriteria protokol kesehatan namun tetap mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas.
Keberadaan protokol yang ketat memang akan membuat ketidaknyamanan namun, hal itu harus tetap dilaksanakan meskipun kriteria keamanan tersebut harus tetap menyertakan kenyamanan. Aman dan nyaman akan menjadikan warga masyarakat serta wisatawan yang berkunjung akan menjadi santai dan rileks didalam menjalankan aktivitas, tanpa harus abai terhadap protokol kesehatan yang berlaku.
Selama ini pengelolaan desa wisata di NTB secara umum lebih didominasi oleh keberadaan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan peduli terhadap pariwisata, sehingga seringkali terjadi resistensi dengan pemerintahan desa.
Untuk itu, kedepannya segala aktivitas pariwisata di desa harus dilakukan secara swakelola. Kriteria swakelola penting untuk dirumuskan karena pengembangan wisata desa membutuhkan keterlibatan warga secara aktif karena pihak yang paling berkepentingan untuk pengembangan adalah warga desa sendiri.
Tidak semua desa wisata yang ada di NTB mampu diakses secara mudah terutama terkait dengan upaya mempromosikan desa wisatanya. Informasi mengenai rute menuju ke desa wisata juga sangat minim sehingga, banyak desa-desa wisata yang ada pengembangannya seolah jalan di tempat.
Seharusnya desa wisata mampu memanfaatkan akses informasi melalui kerjasama dengan biro-biro jasa wisata yang ada serta memanfaatkan media sosial maupun media online agar mempermudah wisatawan untuk mengetahui kekhasan dari desa wisata yang dikelola.
Pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya didalam mendukung pengembangan desa wisata hanya fokus pada fasilitas sampah dan MCK saja namun, akses jalan dan petunjuk rute menuju desa wisata yang masih kurang.
Yang terakhir yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengelolaan desa wisata adalah bagaimana menghadirkan suasana alam yang akan membuat wisatawan yang datang berkunjung merasakan rileks serta dapat melupakan dari beban rutinitas kesehariannya.
