Lombok, barbareto.com – Ketua Umum (Ketum) Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Tuan Guru Bajang (TGB) H. Muhammad Zainul Majdi menjawab polemik yang sedang hangat diperbincangan oleh masyarakat, yakni terkait hewan Qurban yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
TGB menerangkan, tradisi pemerintah memang dari dulu sudah menggunakan APBN ataupun APBD untuk berqurban. Dan penyerahan hewan qurban tersebut juga melekat atas nama jabatan yang diemban seperti, Presiden, Gubernur, Bupati maupun Walikota dan sebagainya.
“Karena memang ini melekat dengan jabatan, pakai uang negara bukan uang pribadi. Sedangkan kalau berqurban yang syar’i yang pribadi, biasanya sendiri. Ini bisa dipertanyakan ya, namun secara substansi ini substansi qurban pemerintah adalah sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dengan syarat tentu,” jelasnya mengutip dari media sosial TGB. (28/05/2026)
Lebih lanjut, untuk proses mulai dari pengadaan sampai penyerahan hewan qurban yang bersumber dari APBN maupun APBD harus transparan. Dan kata TGB, dijelaskan juga bahwasanya hewan qurban tersebut bukan dari dana pribadi si pejabat melainkan dari anggaran pemerintah.
“Untuk para pejabat yang berqurban atas nama jabatan, ini tidak bisa mengganti qurban pribadi anda. Karena itu kalau anda memang mau berqurban, maka khusus untuk diri anda yaitu menggunakan dana pribadi dan proses sendiri di luar program qurban pemerintah ini,” tandas mantan Gubernur NTB dua periode itu.
Terakhir, Ia menjelaskan status pemberian hewan qurban dari pejabat tersebut sama seperti bantuan sosial.
“Apakah boleh menerimanya?, tentu saja boleh ya. Mau diterima silakan, kalau merasa enggak nyaman ya jangan diterima. Tapi Boleh apa enggak, boleh sama seperti menerima program-program pemerintah yang lain,” pungkasnya. (gok)
