BARBARETO.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) meminta secara langsung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) untuk membangun Command Center.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Abdul Haris di sela-sela kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa, 26 Juli 2022.
Menurut Kastgas Korsup Wilayah V KPK RI, Command Center menjadi kebutuhan penting di era digital saat ini.
Hal tersebut diperlukan karena dapat memudahkan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat Lombok Barat.
Karena itu, ia meminta secara langsung agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat membangun Command Center.
“Kami minta agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat membangun Command Center karena ini memudahkan koordinasi dan pelayanan,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat meniru Pemkab Bima yang juga telah memiliki Command Center.
Ia mengatakan bahwa Command Center Pemkab Bima sudah sesuai dengan standar dan dapat dijadikan contoh atau acuan oleh Pemkab Lombok Barat.
Selain itu, Pemkab juga dapat melakukan studi tiru di beberapa daerah yang memiliki command center.
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Pimpinan Daerah dalam berkoordinasi dan memantau progres pembangunan.
“Banyak yang bisa dijadikan studi tiru untuk command center ini. Tentu ini akan memudahkan pimpinan daerah dalam memantau progres pembangunan,” ujarnya.
Baca juga: KPK Soroti Aset Pemda Lotim Yang Bermasalah
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, DR. H. Baehaqi mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat menyambut baik usul dan masukan dari KPK RI.
Menurutnya hal tersebut akan menjadi bahan masukan yang akan dibahas dalam rapat pimpinan yang akan dilaksanakan pekan ini.
Ia mengatakan segala masukan dan arahan yang disampaikan KPK dalam rapat tersebut menjadi atensi dan perhatian khusus Pemkab Lombok Barat sehingga menjadi salah satu bahan dalam rapat pimpinan mendatang.
“Tentu semua masukan dan arahan dari KPK sangat penting dan akan kita bahas dalam rapat pimpinan pekan ini. Ini menjadi atensi dan perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, Ahad Legiarto menyambut baik masukan dari KPK untuk membangun Command Center.
Hal ini memang sangat dibutuhkan untuk menunjang smart city atau kota cerdas dan program digitalisasi yang saat ini sedang berjalan.
Ia mengatakan bahwa Diskominfotik telah memiliki Rancangan Desain awal Command Center untuk Lombok Barat yang merupakan kelengkapan dalam master plan Smart City.
Namun demikian, pihaknya tetap menunggu dan mengikuti arahan pimpinan daerah dalam mengembangkan smart city di Lombok Barat.
“Kami menyambut baik masukan ini dan ini menjadi kebutuhan dalam mendukung smart city dan digitalisasi. Tentu kami juga menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah dalam pengembangan smart city ini,” ujarnya. (*)
