BARBARETO.com – Selong. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Timur untuk mendesak Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy mengevaluasi jajaran Direksi PD Agro Selaparang, Senin 21 November 2022.
Dalam orasinya, massa aksi HMI menduga adanya alih fungsi Kantor Pemda Lombok Timur sebagai tempat praktik jual beri beras, yang disinyalir beras tersebut bukan beras asli Lombok Timur.
Sehingga HMI meminta Bupati membentuk Pansus untuk mengevaluasi Direksi bahkan membubarkan PD Agro Selaparang.
“Kami meminta Bupati Lombok Timur untuk mengevaluasi Direksi PD Agro Selaparang secepatnya,” ucap Kordum Aksi, Zulhuda, Senin (21/11/2022).
Lanjut Huda, selama ini PD Agro selalu mengalami kerugian walaupun tetap diberikan anggaran, karena itu, massa aksi meminta agar anggaran yang diberikan kepada PD Agro oleh Pemda Lotim sebaiknya digunakan untuk mensejahterakan fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu.
“Untuk apa kita biayaai perusahaan yang tiap tahun rugi, lebih baik anggaran tersebut diberikan kepada fakir miskin,” tegasnya.
Tak sampai disitu, kebijakan Pemda untuk yang menghimbau ASN membeli beras dari PD Agro Selaparang tidak lepas dari peran cukong yang memonopoli beras, padahal banyak pengusaha yang lebih layak dan memiliki beras yang lebih berkualitas.
“Beras ini hanya numpang lewat di Agro, karena ini permainan dari para cukong,” imbuhnya.
Lebih jauh, Mahasiswa semester akhir pada salah satu perguruan tinggi tersebut kembali menegaskan agar seluruh jajaran Direksi Agro Selaparang di evaluasi total, karena dianggap tidak becus kelola perusahaan.
“Kami tegas katakan, bahwa jajaran Direksi Agro agar segera di evaluasi total,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Lombok Timur, drh. Achsan Nasirul Huda yang menemui massa aksi akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan akan disampaikan kepada Bupati.
“Kami akan sampaikan semua tuntutan teman-teman mahasiswa kepada pimpinan,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Umum PD Agro Selaparang mengklaim sudah menjalankan regulasi sesuai dengan aturan, bahkan sumber beras disinyalir bersumber dari pengusaha yang memang berkecimpung dalam dunia tersebut, serta bersumber dari petani daerah selatan yang notabene betul-betul hasil panen mereka.
“Yang jelas, beras ini berasal dari petani, dipastikan tidak ada monopoli dalam kebijakan tersebut,” papar Ali Rafsanjani via whatsapp.
Dirinya juga menegaskan tidak ada intervensi pihak manapun dalam program tersebut, murni dijalankan sesuai regulasi dan sesuai kualitas beras seharga 11 ribu rupiah.
“Tidak ada intervensi siapapun dalam hal ini, kami tegak lurus jalankan aturan,” bebernya.
Lebih jauh dijelaskan Ali, kendati penolakan masif dilakukan terhadap program tersebut, dirinya terus fokus mendistribusikan beras tersebut kepada ASN sebagai langkah memajukan perusahaan.
“Kami fokus distribusikan beras tersebut, sambil memikirkan bagaimana agar beras tersebut bisa di suplai ke luar daerah,” tutupnya.
Baca berita lainnya di Google News
