BARBARETO – Upaya menekan angka stunting di Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya berhasil. Hingga kini, Lombok Timur dan Lombok Utara masih tercatat sebagai dua kabupaten penyumbang terbesar kasus stunting di NTB.
Fakta tersebut merujuk pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang mencatat kondisi itu sejak 2023. Artinya, persoalan stunting di dua wilayah ini belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Hamzi Fikri, mengakui penanganan stunting selama ini lebih banyak menguras anggaran, namun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Karena itu, ia menegaskan perlunya pergeseran fokus dari sekadar penanganan ke upaya pencegahan.
“Anggaran yang kita keluarkan untuk menangani stunting sangat besar. Padahal, kalau pencegahan diperkuat, biayanya jauh lebih kecil dan dampaknya lebih efektif,” kata Hamzi, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, selama ini intervensi stunting dilakukan hampir tiga bulan untuk mengejar peningkatan berat dan tinggi badan anak. Intervensi tersebut bersifat spesifik melalui pemberian gizi dan nutrisi, serta intervensi sensitif yang menyasar faktor lingkungan.
Namun, Hamzi mengakui persoalan lingkungan dan sanitasi masih menjadi titik lemah. Meski intervensi sensitif telah menjangkau sekitar 70 persen, dampaknya belum merata, terutama di wilayah dengan akses sanitasi buruk.
Pernikahan Dini Beresiko Lahirkan Anak Stunting
Tak hanya itu, pernikahan dini disebut sebagai “bom waktu” yang terus memproduksi kasus stunting baru. Tingginya angka pernikahan dini di NTB dinilai berkontribusi besar terhadap lahirnya anak-anak berisiko stunting.
“Ini tidak bisa diabaikan. Pernikahan dini jelas berisiko melahirkan anak stunting dan angkanya di NTB masih cukup tinggi,” tegasnya.
Hamzi juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan dana desa. Padahal, desa memiliki ruang anggaran cukup besar, sekitar 10 hingga 20 persen, yang bisa diarahkan untuk pencegahan stunting, bukan sekadar kegiatan seremonial atau penyuluhan semata.
“Dana desa bisa digunakan untuk sanitasi dan pencegahan stunting, tapi harus didorong dan dikawal agar sesuai regulasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) turut menjadi faktor penyebab stunting yang kerap luput dari perhatian. Sanitasi yang buruk membuat upaya penurunan stunting berjalan lambat meski intervensi gizi terus dilakukan.
Berdasarkan data pusat yang diperbarui setiap bulan secara real time melalui sistem by name by address, angka stunting NTB saat ini berada di bawah 14 persen. Namun angka tersebut belum cukup aman jika intervensi tidak dilakukan secara konsisten.
“Target nasional 2026 itu 21 persen, NTB memang sudah di bawah 20 persen. Tapi kalau intervensinya tidak konsisten, angka ini bisa stagnan bahkan naik lagi,” pungkas Hamzi.
