Desa Danger Menuju Desa Inklusif

Desa Danger Menuju Desa Inklusif

BARBARETO.com | Suasana pagi ini di Kantor Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur cukup ramai. Di aula kantor Desa sudah berkumpul warga, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Perempuan, Kepala Lingkungan dan beberapa unsur perwakilan masyarakat.

“Kita akan melakukan Pembentukan Tim RKPDes,” ungkap Kepala Desa Danger Bapak Kaspul Hadi.

Pada hari ini Senin (1/8/2022), Pemerintah desa Danger melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa lebih cepat dibanding dengan desa yang lain di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

Nantinya dalam Musrenbang ini melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemerintah desa untuk menyetujui dan menyepakati skala prioritas pembangunan yang diajukan untuk tahun selanjutnya.

Yang mana rencana pembangunan tersebut dibiayai oleh berbagai sumber dana baik itu ADD, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan sumber dana lainnya.

Bapak kepala Desa menegaskan bahwa hasil Musrenbang ini akan menghasilkan Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang inkulsi.

Desa Danger harus menjadi desa yang Inklusi, dikarenakan bahwa Keberadaan desa inklusif sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Desa terhadap penyandang disabilitas dan juga sesuai dengan mandat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menekankan perlindungan kelompok rentan dan marjinal seperti perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, difabel dan lain-lain.

“Desa Danger harus menjadi Desa yang Inklusi,” ungkap Kaspul Hadi.

Baca juga: Forum Desa Inklusif sebagai Wadah Untuk Mendorong Akses Perlindungan Sosial Kelompok Rentan

Merujuk pada undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no.21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa wajib menyusun rencana kerja pemerintahan desa pada tahun sebelumnya sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun berikutnya.

Saat ini, Lombok research center (LRC) juga sedang melaksanakan program terkait dengan Pembangunan yang Inklusif, dan Desa Danger merupakan salah satu Lokasi dampingan.

Program ini akan berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi dan masih sulitnya akses terhadap layanan sosial oleh kelompok miskin, marginal, dan disabilitas karena minimnya sarana prasarana (termasuk jarak), dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan itu sendiri.

Sarana dan prasarana yang responsif gender, ramah anak, dan inklusif menjadi faktor utama aksesibilitas terhadap layanan.

Ibu Titis Yulianti yang menjadi Koordinator Program Inklusi LRC-BaKTI menegaskan bahwa Desa Danger memiliki komitmen yang bagus terkait dengan perencanaan pembangunan Desa yang Inklusif, sehingga kedepannya diharapkan apa yang menjadi tujuan baik bersama ini akan bisa diwujudkan.

“Kedepan, semoga tujuan yang baik ini terkait Desa Danger menjadi Desa Inklusi segera terwujud,” ungkap Titis Yulianty.