More

    Pinjaman Online Ilegal Bakal Dibasmi

    barbareto.com | Jakarta – Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memberantas masifnya aksi nakal penawaran Pinjaman Online (Pinjol) secara ilegal, maka dari itu, lima kementerian dan lembaga pemerintah secara bersamaan menyatakan sikap dan bersepakat untuk bersama-sama memberantas oknum-oknum nakal yang menawarkan Pinjol ilegal.

    Penyataan bersama ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas Pinjol ilegal sesuai dengan kewenangannya untuk melindungi masyarakat.

    Kelima kementerian dan lembaga itu ialah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Koperasi dan UKM.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengingatkan, agar seluruh anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) dapat bersinergi melawan masifnya Pinjol ilegal.

    “Kita harus basmi Pinjol ilegal karena membebani dan merugikan masyarakat, ke depannya OJK, BI, Kominfo, Kemenkop dan UKM, beserta Polri terus menerapkan sinergi kebijakan membasi pinjaman online ilegal, yang diwujudkan dalam pernyataan bersama ini,” kata Wimboh mengutip dari akun instargam OJK. (23/8/21)

    Langkah yang akan dilakukan oleh kelima lembaga dan kementerian diantaranya, memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran Pinjol ilegal.

    Kedua, memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan Pinjol dan menjaga data pribadi. Ketiga, memperkuat kerjasama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran Pinjol ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran Pinjol ilegal.

    Lalu yang terakhir, melarang perbankkan, Penyedian Jasa Pembayaran (PJP) non-bank, aggregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi Pinjol ilegal. Dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (know your customer) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dalam pernyataan bersama tersebut juga akan membuka pengaduan masyarakat dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk kemudian dilaporkan ke Polri agar dapat diproses secara hukum.

    Ke depan, kelima Kementerian/Lembaga akan menjalankan langkah-langkah yang terkoordinasi dalam SWI untuk memberantas Pinjol ilegal. Dengan begitu, dibutuhkan juga peran seluruh masyarakat untuk membantu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai jebakan Pinjol ilegal dan beralih menggunakan fintech lending yang terdaftar OJK. (gok)

    Barbareto
    Barbaretohttps://barbareto.com
    Informatif dan Menginspirasi

    Latest articles

    Related articles