BARBARETO.com | Perhelatan ajang Motocross Grand Prix atau MXGP tinggal menghitung hari. Ajang yang cukup besar ini akan dilaksanakan pada tanggal 24-26 juni 2022 yang akan datang.
Di salah satu media online (KoranNTB.com) 9 juni yang lalu dituliskan bahwa Komandan Lapangan MXGP Indonesia, Ridwansyah dalam rapat persiapan MXGP bersama stakeholder terkait, mengatakan Sirkuit Samota akan selesai pada 15 Juni mendatang.
Progres pembangunan track atau sirkuit pada skybox mencapai 60 persen, tribun VIP mencapai 50 persen, peddock mencapai 60 persen, bike wash mencapai 80 persen dan pit line mencapai 60 persen.
Selain itu progres infrastruktur pendukung telah dipersiapkan. Mulai dari air bersih yang mencapai progres 98 persen, listrik 80 persen, akses jalan 80 persen, toilet dalam progres 20 persen dan parkir mencapai progres pembangunan 20 persen.
Pembangunan jalan alternatif menuju sirkuit juga telah dipersiapkan. Akses jalan tersebut di antaranya Penyaring – Labu Sawo mencapai 50 persen, Bukit Permai – Simpang Boak mencapai 15 persen, Kebayan – Bukit Permai mencapai 35 persen dan Klapis mencapai 15 persen.
Mudah-mudahan apa yang disampikan oleh Komandan lapangan dalam media online tersebut benar adanya. Karena ini menyangkut pertaruhan nama daerah sebagai tuan rumah.
Bahkan jika perlu, kita masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) harus memberikan semangat untuk kelancarannya. Karena ini menyangkut nama baik daerah.
Namun, konon penyelenggaraan ajang bergengsi ini merupakan sebuah pagelaran yang berbentuk pola kerjasamanya adalah B to B (business to business) antar swasta.
Dan yang menjadi pelaksananya adalah PT. Samota Enduro Gemilang yang Direktur Utamanya bernama Zulkifli Firmansyah yang juga putera dari Bapak Gubernur NTB.
Dan yang membuat pagelaran MXGP ini tambah menarik adalah kurangnya support dari pemerintah pusat. Mungkin saja pemerintah pusat melihatnya berbeda.
Lalu, yang menjadi pertanyaan penulis lebih jauh lagi adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perannya dimana?.
Baca juga : Ketua FRB Nilai Sumber Anggaran dan Pelaksana Event MXGP Tidak Jelas
Jika kita mengambil perbandingan dengan pegelaran di Kabupaten sebelah, namun tetap di Provinsi yang sama yaitu MotoGP, sangat jauh berbeda kesannya. Baik dari kesan support Pemerintah Pusat, support dari sponsor baik BUMN maupun swasta dan yang lainnya.
Di event MotoGP tidak kurang dari 15 perusahaan yang telah berkomitmen menjadi sponsor Mandalika GP Series tersebut adalah PT. Pertamina (Persero) untuk track naming right serta PT. Telkom Indonesia, PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT. PGN Tbk. Sebagai venue partner, PT. GoTo Gojek, Tokopedia, dan PT. PP (Persero) sebagai main sponsor.
Selain itu ada juga Aprillia Indonesia, Astra Honda Motor, J&T Express, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., TDR High Performance Technology, RCB (Racing Boy) dan KYT Helmet sebagai supporting sponsor.
Kita tidak meragukan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Gubernur NTB dalam mensukseskan event MXGP ini. Gubernur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) gencar sekali melakukan lobi-lobi untuk mencari sponsor ke Kementerian, BUMN-BUMN, Swasta, dan pihak lainnya.
Sehingga, karena Gubernur NTB terlalu besar mencurahkan fikiran, tenaga bahkan sumberdaya yang ada “seolah-olah” terkesan bahwa ini hanya untuk memberikan jalan bagi bisnis Event Organizer bagi sang putra mahkota.
Karena publik sampai saat ini mempertanyakan posisi dari Pemerintah Daerah NTB dan Kabupaten Sumbawa. Harus dijelaskan sejak awal ke publik agar tidak menjadi opini liar nantinya.
Posisi disini tidak hanya Pemerintah Daerah NTB dan Kabupaten Sumbawa sebagai tuan rumah dan hanya ditugaskan untuk anggaran kegiatan saja, namun bentuk-bentuk pola kerjasamanya yang lain juga harus disampaikan ke publik.
Dalam pagelaran Event ini, ada potensi dukungan dalam bentuk anggaran “duit” dari pihak-pihak yang dimintai back up oleh Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur dalam hal ini, sehingga secara akuntabilitas publik hal ini harus transparan.
Di sisi lain ada potensi keuntungan karena ini pure bisnis hiburan yang akan diterima dan dikelola oleh PT. SEG. Sumber-sumber keuntungan yang akan didapat adalah penjualan tiket, parkiran, merchandise, dan lain-lain.
Sampai saat ini, pemerintah Provinsi tidak pernah merilis seberapa besar anggaran yang digunakan untuk Event MXGP ini. Bahkan Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi NTB, di laman media online (radarlombok.co.id) beberapa waktu yang lalu mempertanyakan kejelasan dan transparansi anggaran Pemerintah Daerah NTB terkait event MXGP ini.
Hal ini sangat diperlukan mengingat Pemerintah Daerah NTB ikut terlibat langsung dalam mempersiapkan ajang MXGP Samota ini. Bahkan Direktur FITRA NTB mengatakan bahwa Pemerintah Daerah NTB jelas melanggar prinsip pemerintahan yang baik.
Seharusnya, berapapun anggaran APBD yang dikeluarkan Pemprov dalam melaksanakan kegiatan harus dibuka kepada masyarakat. Apalagi dalam ajang MXGP Samota, Pemprov terlibat langsung, tentu mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.
Sebagai contoh, pada saat gelaran event MotoGP Mandalika pada Maret 2022 lalu, Kementerian Keuangan merilis besaran anggaran yang digunakan dalam menyukseskan event balap berkalas internasional itu.
Selain FITRA, ada juga beberapa aktivis yang lain masih mempertanyakan transparansi anggaran di Event MXGP ini. Bahkan Wakil Ketua DPRD Sumbawa dari Fraksi Gerindra, seperti di kutip dari media online lombokinsider.com, juga sempat mempertanyakan kejelasan dan persiapan Event MXGP ini .
Penulis hanya berharap, dikarenakan kita sebagai tuan rumah maka kita bertanggungjawab secara moril untuk kesuksesan event ini. Sekali lagi demi menjaga nama baik Dearah.
Namun, sejak awal kita harus meminimalisisr adanya praktek kekuasaan oligarki. Karakteristik kekuasaan oligarki adalah adanya pola kerjasama dalam suatu kegiatan usaha dengan back up kekuasaan atas pihak penguasa.
Dari sisi hukum ada patut diduga sebagai tindak pidana abuse of power yang berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme. Semoga, dugaan-dugaan liar ini jangan sampai terjadi, demi masyarakat NTB yang lebih baik dan GEMILANG.
