Lombok Timur – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur memberikan teguran keras pada berberapa Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat berlangsungnya Rapat KUA-PPS Perubahan di gedung DPRD Lombok Timur, Senin 29 Agustus 2022.
Teguran tersebut diberikan DPRD disebabkan pejabat OPD terkait belum bisa menyajikan data dalam rapat yang dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris DPRD Lotim dan beberapa pejabat terkait lainnya itu.
Ketua Komisi III, H. Lalu Hasan Rahman bersama anggota komisi DPRD lainnya menilai rapat tersebut tidak bisa dilanjutkan dikarenakan tidak ada data yang menjadi acuan sehingga rapat tersebut ditunda.
“Kita rapat penting terkait anggaran jadi harus disertai data-data” Ujar salah satu anggota komisi, M. Tohri
Anggota Lainnya, Muallani juga turut memberikan keritikan kepada OPD dan kesekertariatan DPRD supaya lebih serius dalam menyikapi permintaan yang disampaikan Komisi III. Ia menilai, Pihaknya tidak dapat melakukan analisis terhadap data yang nantinya menjadi acuan kebutuhan anggaran pada rapat KUA-PPAS Perubahan 2022.
“Kita ini mau rapat atau dengar cerita? Agenda rapat jelas membahas anggaran, jadi harus disertai dengan data-data” kritik Muallani.
Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman menilai Pemda Lombok Timur lamban dalam mengajuan berkas pembahasan KUA-PPAS perubahan kepada DPRD. Mestinya pengajuan data tersebut diajukan awal bulan Agustus, sehingga rapat pembahasan final pada minggu kedua bulan Agustus lalu.
“Kisi-kisi pembahasan KUA-PPAS Perubahan sama sekali belum kami terima, apalagi KUA-PPAS untuk APBD induk nantinya. Sampai saat ini belum jelas kapan dimasukkan materi pembahasannya,” terang Hasan Rahman.
Selain itu Hasan Rahman dalam rapat tersebut juga meminta kehadiran Pejabar yang berwenang menjawab beberapa persoalan yang akan dibahas seperti PLH Sekda Lotim, Kepala Badan dan Dinas terkait untuk hadir pada rapat berikutnya yang dijadwalkan Selasa besok.
“Kami minta supaya para pemangku kebijakan anggaran itu dihadirkan. Kita ingin penjelasan dan penyajian data yang jelas. Itu harus karena ini kita berbicara terkait anggaran,” Pinta Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Acsyid.
Baca berita lainnya di Google News
 Lombok Timur memberikan teguran keras pada berberapa Pejabat OPD){kind=link}