Mataram – Aktivitas judi sabung ayam di wilayah hukum Kota Mataram, seakan-akan mendapat tempat istimewa. Padahal dari sisi hukum, aktivitas tersebut tidak dibolehkan.
Bahkan Presiden RI, Joko Widodo dan Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo, juga sudah meminta secara tegas, agar jajaran kepolisian di daerah melakukan tindakan tegas.
Informasi dihimpun media ini, salah seorang pelaku dalam perjudian sabung ayam di Mataram, mengaku kemarin, Jumat 20 September 2024, aktivitas tersebut masih bebas.
Kata sumber, untuk hari kemarin perputaran uang dari judi sabung ayam ini bahkan menembus ratusan juta sehari.
“Jadi kemarin ada derby istilahnya. Kalau ada derby ini orang daftar caranya. Hadiahnya itu sampai ratusan juta,” kata sumber, kemarin.
Masih lanjut dia, ketika ada istilah derby di judi sabung ayam, maka untuk setoran pengamanannya mencapai Rp20 juta.
“Makanya setorannya saja Rp20 juta. Itu untuk setoran pengamanan,” bebernya.
Meski demikian, ketika disinggung arah setoran pengamanan tersebut. Sumber enggan untuk menjelaskannya.
Mengutip berita sebelumnya, aktivitas judi sabung ayam di wilayah hukum Kota Mataram seakan-akan ‘nyantai’ beroperasi.
Salah satu pelaku judi sabung ayam, mengaku beberapa kali memang mengalami adanya penggerebekan dari aparat kepolisian setempat. Namun, upaya itu seolah-olah dianggap formalitas.
“Ya sering kami temukan penggerebekan. Tapi paling tutup di hari penggerebekan itu saja. Besoknya lagi buka,” katanya kepada media ini.
Sumber media ini menyebut, terkait dugaan adanya setoran ke APH, pihaknya menyebut hal itu sudah menjadi biasa terjadi.
“Kalau setoran ini pasti ada. Memang semua kita nyetor, orang saya saja dulu pernah mungut setoran. Larinya, ya, ke pejabat Kepolisian,” diakui sumber.
Dijelaskannya, setoran tersebut diberikan langsung oleh pokok (penangung jawab lokasi judi). “Biasanya si kadang per minggu. Jumlahnya besar, saya sempat ketahui samapi puluhan juta,” ujarnya.
Dikatakan sumber, ia bersama rekan-rekannya tidak mungkin berani membuka lokasi tersebut jika tidak terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
“Bagaimana mungkin juga kita berani buka kalau semisal tidak terlebih dahulu koordinasi sama pihak kepolisian,” pungkasnya.
