Mataram – Kinerja pengelolaan anggaran Polda NTB kembali mendapat mendapat apresiasi setelah sejumlah Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Wilayah (Satwil)meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi NTB.
Segenap Pejabat Utama Polda NTB bersama Kapolres/ta jajaran menghadiri Penyerahan Penghargaan Kinerja Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, bertempat di Aula Mandalika KPPN Mataram. Rabu, 04 Februari 2026.
Dari unsur kepolisian, hadir antara lain Irwasda Polda NTB, Karorena Polda NTB, Kapolresta Mataram, Kapolres Lombok Barat, dan Kapolres Lombok Tengah.
Kehadiran tersebut menandai penerimaan penghargaan atas kinerja pengelolaan anggaran Polda NTB yang dinilai akuntabel, efektif, dan tepat sasaran sepanjang 2025.
Kabid Humas Polda NTB Mohammad Kholid menjelaskan, sejumlah satker dan satwil Polda NTB berhasil menembus peringkat tiga besar pada berbagai kategori penilaian.
“Beberapa satker dan satwil Polda NTB meraih peringkat terbaik tiga besar. Ini patut kita syukuri dan jadikan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.
Satker dan Satwil Pengelolaan Anggaran Polda NTB Borong Penghargaan
Adapun daftar penerima penghargaan atas kinerja pelaksana anggaran satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dan pemerintah daerah tahun anggaran 2025:
Untuk Kategori nilai Pagu Sedang, Nilai IKPA terbaik I Itwasda Polda NTB, terbaik II Birorena Polda NTB, terbaik III Statistik Kabupaten Lombok Barat.
Sementara untuk Kategori Pagu Besar, Nilai IKPA terbaik I Polresta Mataram, terbaik II Polres Lombok Tengah dan terbaik III Polres Lombok Barat.
Sedangkan kategori Satuan kerja dengan transaksi di Digipay tertinggi tahun anggaran 2025 adalah terbaik I Polresta Mataram, terbaik II Balai Karantina Kesehatan kelas IA Mataram, dan terbaik ke III Badan statistik Kabupaten Lombok Barat.
Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Polda NTB dan jajarannya dalam mengelola anggaran negara secara profesional dan transparan, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
