Majelis Hakim Bebaskan Aryanto Prametu, KY Tunggu Laporan Masyarakat

0
132
Majelis Hakim Bebaskan Aryanto Prametu, KY Tunggu Laporan Masyarakat
Foto : Kantor Komisi Yudisial Wilayah NTB

barbareto.com | Komisi Yudisial (KY) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak akan bertindak atau memanggil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram terkait atas keputusan melepas Direktur PT. Sinta Agro Mandi (SAM), Aryanto Prametu, dari segala tuntutan hukum.

Hal tersebut dikarenakan belum adanya laporan dari masyarakat yang diterima oleh pihak KY, terkait dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi.

“Sebelum adanya laporan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan, kami tidak akan panggil. Namun jika ditemukan, silahkan laporkan ke kami dan disertakan barang bukti,” terang Koordinator Komisi Yudisial NTB, Ridho Ardian Pratama.

Dalam perkara ini, pihaknya sudah melakukan pemantuan dan mengumpulkan informasi.

Jika ditemukan tidak adanya pelanggaran kode etik, tidak ada yang bisa dilakukan. Terkecuali ada laporan yang masuk.

Disebutkan, berhubung kasus ini sudah keluar putusannya dari Pengadilan Tinggi, yang paling tepat mengomentari putusan yang diterima oleh direktur PT. SAM, Aryanto Prametu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram ialah pengadilan yang ada di atasnya, dalam ini Mahkamah Agung (MA) dan ruang eksaminasi putusan.

“Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memberikan putusan tersebut tidak bisa diganggu gugat, bahkan antar sesama hakim lainnya,” sebutnya.

Baca juga : LSM Garuda Dukung Kejati NTB Kasasi Vonis Bebas Aryanto Prametu

Disisi lain, jika perkara tersebut terkait dengan adanya tekhnis yudisial, hal tersebut bukan termasuk kompetensinya KY.

Dan teknis yudisial ini, yang hanya bisa dilakukan ialah dengan melapor ke Bawas MA atau melakukan upaya hukum.

Saat ditegaskan kembali mengenai apakah majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memutuskan tersebut akan dipanggil atau tidak, ia tidak akan melakukan hal tersebut sebelum menerima adanya laporan yang masuk.

“Jangankan kami, Bawas MA pun kalau tidak ada laporan pasti tidak akan mau. Kan ada dua fungsi pengawasan antara KY dan MA, KY mengawasi terkait dengan pelanggaran kode etik, sedangkan MA mengawasi tekhnik yudisial,” imbuhnya.

Sementara saat dimintai pendapat terhadap tiga orang lainnya, yaitu mantan Kadistanbun NTB Husnul Fauzi, Ida Wayan Wikanaya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dan Direktur PT. Wahana Banu Sejahtera (WBS) Lalu Ikhwanul Hubby, yang mendapatkan potongan vonis masing-masing selama dua tahun, apakah menjadi permasalahan atau tidak, ia tidak berani berkomentar terlalu jauh.

“Saya tidak berani berkomentar salah atau tidaknya, karena bisa jadi ada masalah dan tidak ada masalah. Yang pas untuk menguji itu adalah hakim yang diatasnya,” sebutnya.

Perihal dengan Kejaksaan Tinggi NTB yang menempuh upaya kasasi, ia menyebutkan langkah tersebut sudah benar dilakukan oleh pihak Kejati.

Dan saat ditanya apakah memungkin Kejati untuk menang, ia menjawab bahwa hal tersebut sangat mungkin.

“Kalau berbicara kemungkinan, saja Kejati akan menang, tapi untuk berapa persentase saya tidak bisa sebutkan,” tandasnya.