Sah, Berkas Laporan Indikasi Korupsi RSUD Selong dan Dikes Lotim di Terima Kejaksaan Agung

Sah, Berkas Laporan Indikasi Korupsi RSUD Selong dan Dikes Lotim di Terima Kejaksaan Agung
Sah, Berkas Laporan Indikasi Korupsi RSUD Selong dan Dikes Lotim di Terima Kejaksaan Agung

barbareto.com | Lombok Timur – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Kemanusiaan (Garuda) Indonesia, pada hari Jum’at (22/10/2021) resmi menyerahkan berkas laporan indikasi korupsi pada Rumah Sakit Daerah RSUD Soedjono Selong dan berkas indikasi korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2020 ke Kejaksaan Agung. Berkas laporan ini dibawa langsung oleh Direktur Garuda Indonesia bersama beberapa jajaran inti pengurus harian.

M. Zaini selaku Direktur LSM Garuda mengatakan kepada awak media via telpon bahwa laporan terkait adanya indikasi korupsi di RSUD Selong dan Dinas Kesehatan Lombok Timur ini diserahkan langsung kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Jaksa Agung Muda Pengawsan dan tentunya kepada Kepala Kejaksaan agung.

“Berkas laporan kami dari LSM Garuda langsung ditujukan kepada Jaksa Agung, Jaksa agung muda Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Pengawasan,” ungkap M. Zaini.

Menurut M. Zaini, ini dilakukan semata-mata agar pihak kejaksaan serius dalam menuntaskan perkara korupsi ini. Dikarenakan dengan adanya korupsi ini membuat masyarakat menjadi sengsara khususnya di Lombok Timur.

“Ini kami lakukan agar betul-betul pihak Kejaksaan lebih serius dalam menangani perkara korupsi yang sudah menyengsarakan masyarakat banyak,” ungkap M. Zaini.

Di RSUD Soedjono Selong, pihak Garuda menemukan adanya indikasi Korupsi Penatausahaan Pendapatan Rumah Sakit Lombok Timur yang digunakan tanpa melalui mekanisme APBD pada tahun anggaran 2020. Pendapatan Tahun 2020 seluruhnya senilai Rp.1.477.385.000,00,-. Dari pendapatan senilai tersebut yang disetorkan ke Kas Daerah hanya senilai Rp.527.050.250,00,-, sedangkan sisanya senilai Rp.950.334.750,00,-, digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD.

Baca juga : RSUD Soedjono Selong Dilaporkan atas Dugaan Korupsi, Siapa Saja yang Terlibat?

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan Lombok Timur terdapat adanya indikasi korupsi kelebihan pembayaran Proyek Relokasi Puskesma Batuyang (DAK Afirmasi) dan Proyek Relokasi Puskesmas Keruak (DAK Afirmasi). 

Pekerjaan Pembangunan Gedung Relokasi Puskesmas Batuyang (DAK Afirmasi) dilaksanakan oleh PT. MGP berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 854/77/Pemb.BTY/DAK/PPK/Dikes/2020 tanggal 17 Juli 2020 senilai Rp.7.316.658.000,00,- termasuk PPN 10 persen. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender sampai dengan tanggal 13 Desember 2020. Kontrak tersebut mengalami dua kali perubahan sesuai dengan Addendum Surat Perjanjian Nomor 854/113-ADD01/Pemb.BTY/DAK/PPK/Dikes/2020 tangga 05 Agustus 2020 dan Addendum ke dua dengan Nomor. 854/117ADD02/Pemb.BTY/PPK/Dikes/2020 tanggal 18 November 2020. Berdasarkan dokumen pembayaran, diketahui bahwa realisasi keuangan senilai Rp.7.316.658.000,00,- atau 100 persen. 

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan BPK bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pihak Inspektorat, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas pada tanggal 1 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.288.990.686,05,-.

Sedangkan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Relokasi Puskesmas Keruak (DID) dilaksanakan oleh PT. BS berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 854/96/Pemb.KR/PPK/Dikes/2020 tgl 3 Agustus 2020 senilai Rp.5.450.000.000,00,- termasuk PPN 10 persen, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 hari kalender.

Kontrak tersebut mengalami dua kali perubahan sesuai dengan Addendum Surat Perjanjian Nomor 854/115-ADD01/Pemb.KR/PPK/Dikes/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan Addendum kedua dengan Nomor 854/121-ADD02/Pemb.KR/PPK/Dikes/2020 tanggal 14 Desember 2020. Berdasarkan dokumen pembayaran, diketahui bahwa realisasi keuangan senilai Rp.5.450.000.000,00,- atau 100 persen. 

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan BPK bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pihak Inspektorat, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas pada tanggal 2 Februari 2020 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.88.343.096,40,-.

Dengan adanya kejadian tersebut, menurut M. Zaini mengakibatkan kerugian uang Negara yang cukup besar. Untuk itu LSM Garuda sangat berharap kepada Kejaksaan Agung untuk segera menindaklanjuti laporannya ini agar kedepannya kerugian Negara bisa di tiadakan.

“Kami sangat berharap pihak Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti laporan ini agar kedepannya kerugioan Negara bisa diminimalisir,” tutupnya.

Open chat
%d blogger menyukai ini: