21.9 C
Lombok
Sabtu, Februari 15, 2025

Buy now

Utang Proyek Disdik Loteng Capai 12,7 Miliar, Kontraktor Datangi Kantor Dewan 

Lombok Tengah, Barbareto.com – Akibat belum dibayar, perwakilan direktur rekanan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah mendatangi kantor DPRD setempat. 

Para kontraktor mendatangi  kantor DPRD Lombok Tengah  untuk meminta difasilitasi terkait beberapa aitem proyek tahun 2024 kemarin yang hingga kini belum juga tuntas proses pembayarannya.

Salah satu perwakilan rekanan mitra Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Junaidi yang menjabat sebagai Direktur CV Anugerah Sarana Cipta mengatakan ditahun 2024 kemarin, dirinya dipercayakan oleh Dinas Pendidikan untuk mengerjakan proyek rehab ruang guru, UKS, Toilet dan Ruang TU didua SMPN. 

Setelah menyelesaikan pekerjaan proyek hingga batas waktu yang sudah ditentukan sesuai kontrak kerja, hingga di bulan Januari tahun 2025 ini proses pembayaran pekerjaan 100 persen belum juga diselesaikan oleh Pemkab Loteng melalui Dinas terkait. 

“Semua persyaratan administrasi termasuk fisik pekerjaan sudah kami tuntaskan sesuai petunjuk dan tepat waktu, akan tetapi macet dipembayaran molor hingga tahun 2025 ini,” ungkapnya.

Ia mengatakan, akibat molornya proses penyelesaian pembayaran 100 persen, berdampak pada penyelesian tunggakan yang dikakukan rekanan terhadap ongkos tukang dan material. 

Dengan kendala yang dihadapai rekanan di lapangan, pihaknya meminta agar Pemerintah melalui Dinas terkait segera menyelesaikan pembayaran 100 persen terhadap pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan. “Kami meminta agar tunggakan pembayaran ini bisa terselesaikan di bulan Januari ini,” harapnya.

Hal senada disampaikan rekanan lainnya Direktur CV Alrositi, Senun. Pihaknya tegas meminta agar tunggakan pembayaran proyek dilakukan diawal tahun ini tidak kemudian menunggu pembayaran di anggaran perubahan. 

Karena jika pembayaran tidak dilakukan segera mungkin minimal di bulan Januari, maka gelombang aksi besar-besaran akan dilakukan dalam rangka untuk menuntut hak pembayaran proyek 100 persen. “Saya singkat saja, berharap agar Dinas terkait segera membayar keringat kami,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga menjabat sebagai PPK, L Rupawan Joni dihearing di ruang Komisi IV DPRD Lombok Tengah menyatakan, pihaknya mengakui adanya tunggakan pembayaran pekerjaan rekanan hampir disemua bidang yang ada di Dinas yang mengelola pekerjaan fisik di tahun 2024 kemarin. 

Ia mengatakan, tunggakan pembayaran itu anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Lokasi Umum (DAU) Pemerintah Pusat. “Kita akui ada tunggakan pembayaran kita kepada pihak mitra rekanan kami,” ujarnya.

Dari lima bidang yang mengelola anggaran DAK dan DAU Pemerintah Pusat, tunggakan pembayaran kepada pihak rekanan sebesar Rp 12,7 miliar. 

Dari total tunggakan tersebut, tidak hanya dialami oleh rekanan yang mengerjakan proyek dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD saja, hal ini juga dialami oleh rekanan yang mengerjakan proyek tender disemua SMPN yang ada. “Tunggakan itu dialami oleh rekanan yang mengerjakan Pokir dan tender  DAK SMP,” sambungnya.

Terhadap tunggakan ini menurutnya terjadi akibat keterlambatan pengajuan pembayaran pada server SIPD Pusat yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2024 kemarin. Dimana server SIPD Pusat sendiri tutup secara otomatis pada tanggal 31 Desember tahun 2024 kemarin. “Murni keterlambatan pembayaran ini akibat keterlambatan pengajuan ke server SIPD Pusat,” ujarnya.

Kendati demikian, berdasarkan hasil diskusi dalam upaya mencari solusi terbaik langsung dengan Bupati untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan. Telah diputuskan rekanan akan dibayarkan tunggakan penyelesiaan pekerjaan 100 persen secepatnya minimal di bulan Januari tahun 2025 ini. Dengan begitu tidak ada pembayaran yang dilakukan Pemkab di anggaran Perubahan tahun 2025. “Kita sepakat untuk segera membauar rekanan diawal tahun 2025 ini,” tegasnya.

Hingga saat ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait demi untuk segera tunggakan ke rekanan segera dibayarkan. Bahkan hingga saat ini berkas proses pengajuan pembayaran ke rekanan mitra sudah diajuka  ke bagian keuangan Pemkab Loteng. “Ada juga sebagian anggaran sudah ready siap untuk membayar rekanan mitra kita,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah yang memimpin jalannya hearing, Wirman Hamzani menyatakan, pihaknya meminta Dinas terkait untuk segera menindak lanjuti apa yang menjadi keluhan rekanan mitra. Dinas terkait segera diminta untuk mencarikan solusi dan segera merealisasikan apa yang menjadi tuntutan para rekanan. “Saya minta untuk pihak Dinas segera menyelesaikan tuntutan rekanan,” pintanya.

Kedepan, pihaknya juga meminta agar Dinas terkait untuk mengevaluasi diri kedepannya. Keterlambatan administrasi pada pekerjaan fisik di tahun berikutnya agar tidak diulangi lagi. “Kaki minta agar Dinas membuat persoalan ini menjadi pengalaman untuk tidak diulangi do tahun 2025 ini,” paparnya.

- Advertisement -
Padly
Padly
Kontributor Lombok Tengah

Related Articles

Stay Connected

2,593FansSuka
112PengikutMengikuti
194PelangganBerlangganan

Latest Articles