Mataram – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melantik 392 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Jumat, 20 Februari 2026.
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB itu dimulai pukul 16.30 Wita hingga 17.30 Wita.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 147 orang merupakan pejabat eselon III dan 245 orang eselon IV. Sejumlah pejabat tinggi pratama atau eselon II turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan tersebut.
Iqbal menyebut, pengisian jabatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja maksimal, terutama setelah penerapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang menggabungkan sejumlah OPD.
“Alhamdulillah kita sudah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah, pada hari ini 390 pejabat eselon 3 dan eselon 4. Jadi hampir semua posisi sudah kita isi,” ujar Iqbal usai pelantikan.
Ia berharap, mulai pekan depan roda pemerintahan di lingkup Pemprov NTB sudah berjalan optimal tanpa ada lagi kekosongan jabatan di level teknis dan pengawasan.
“Harapan kita mulai Senin ini sudah seluruh organisasi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah bisa berjalan dengan full speed lah. Mulai Senin karena semua jabatan sudah terisi,” katanya.
Iqbal mengakui, selama beberapa waktu terakhir kinerja organisasi sempat tidak maksimal lantaran banyak posisi eselon III dan IV yang belum terisi.
“Kemarin kita masih agak pincang karena pejabat-pejabatnya di lapangan eselon III dan IV sebagian besar belum terisi, hari ini Alhamdulillah sudah,” ungkapnya.
Terkait waktu pelantikan yang dinilai cukup lama sejak penerapan SOTK baru pada awal Januari lalu, Iqbal menjelaskan proses penyesuaian membutuhkan ketelitian karena jumlah pejabat yang cukup banyak dan harus disesuaikan dengan struktur organisasi terbaru.
“Ya, jumlahnya aja banyak sekali. Dan itu kan banyak penyesuaian yang harus kita lakukan,” tuturnya.
Ia juga menyinggung adanya pejabat yang tidak lagi menduduki jabatan struktural akibat perampingan organisasi. Namun demikian, mereka tetap akan diberdayakan melalui jabatan fungsional.
“Enggak, kan ini dengan perampingan kan ada yang tidak menjabat lagi. Nanti kita dorong untuk fungsional,” tandasnya.
