Jakarta, barbareto.com – Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Tuan Guru Bajang (TGB) Dr. Muhammad Zainul Majdi, menjadi narasumber dalam acara bedah buku Tafsir Hubbul Wathan yang ditulisnya sendiri. Acara tersebut digelar di Universitas PTIQ Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, TGB menyampaikan pandangannya mengenai cara seorang pemimpin muslim menerjemahkan ajaran Islam ke dalam kebijakan publik.
Ia menceritakan pengalamannya selama menjabat sebagai gubernur NTB dua periode, di mana Ia secara sengaja memilih kebijakan yang dampaknya menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Panduan saya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ‘alamin. Maka saya tidak mengeluarkan Pergub wajib salat berjamaah di masjid, tidak ada mengeluarkan. Kenapa? Karena Pergub itu kemanfaatannya tidak menyentuh semua,” ujar TGB.
Sebaliknya, TGB mengaku mengeluarkan kebijakan seperti Peraturan Daerah tentang muslim friendly tourism atau wisata halal.
Menurutnya, aspek ajaran Islam yang terkait dengan wisata halal, jika dikembangkan akan maju, manfaatnya bukan hanya dirasakan umat Islam, tetapi semua pihak.
“Akan tumbuh gerakan ekonomi, dan ternyata betul ketika kita menerapkan muslim friendly tourism, NTB menjadi destinasi halal dunia. Pariwisata kita luar biasa meningkat,” ungkapnya.
TGB menilai kebijakan tersebut sebagai salah satu bentuk mengobyektifikasi tuntunan agama untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menyoroti godaan yang kerap dihadapi seorang pemimpin muslim, yakni kemudahan mendapatkan simpati umat Islam melalui peraturan yang berkaitan langsung dengan ibadah.
“Contoh, sebelum lima menit adzan semua rapat harus berhenti, itu pasti langsung menjadi bahan pujian di kalangan umat Islam. Ini pemimpin yang pro kepada umat Islam. Kewajiban harus salat jemaah di masjid seluruh pegawai, kalau enggak tidak bisa naik pangkat. Ooh ini islami,” tutur TGB mencontohkan persepsi masyarakat.
Namun, TGB mempertanyakan apakah cita-cita tertinggi seorang pemimpin muslim adalah mengeluarkan kebijakan semacam itu. Menurutnya, urusan aturan ibadah merupakan tugas ulama dan mubaligh.
“Seorang pemimpin muslim dia mencari dari ajaran Islam yang dia terjemahkan dalam kebijakan yang kemanfaatannya itu menghadirkan keuntungan untuk semua,” pungkasnya. (gok)
