BARBARETO – Proses seleksi jabatan komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2026–2030 telah mencapai babak akhir. Melalui rapat pleno yang digelar pada Rabu, 28 Januari 2026, lima nama dinyatakan terpilih untuk mengawal keterbukaan informasi publik di wilayah tersebut selama empat tahun ke depan.
Lima komisioner Komisi Informasi terpilih tersebut adalah Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam. Dua nama di antaranya, yakni Sansuri dan Suaeb Qury, merupakan petahana yang kembali dipercaya mengemban amanah di lembaga tersebut. Hasil penetapan ini selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur NTB untuk diproses melalui Surat Keputusan (SK) dan pelantikan resmi.
Dr. Armansyah Putra, salah satu komisioner terpilih, menyampaikan apresiasinya atas seluruh proses seleksi yang telah berjalan. Menurutnya, hasil ini merupakan amanah besar yang menuntut integritas dan kerja keras dalam pelaksanaannya.
”Alhamdulillah, saya bersyukur atas kepercayaan dan proses yang sudah berjalan. Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan baik. Saya menghormati seluruh mekanisme yang telah ditempuh sebagai bagian dari penguatan kelembagaan ke depan,” ujar Armansyah saat dihubungi di Mataram, Kamis (29/1/2026).
Komisioner Komisi Informasi NTB Terpilih Fokus Konsolidasi Internal
Armansyah menegaskan bahwa hasil penetapan ini tidak perlu disikapi dengan euforia yang berlebihan. Mengingat tantangan keterbukaan informasi yang semakin dinamis, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-elemen demi menjaga kepentingan masyarakat.
”Fokus kita adalah bekerja, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita jadikan hasil ini sebagai titik awal untuk memperkuat kolaborasi karena tantangan ke depan akan jauh lebih besar,” katanya.
Terkait langkah strategis pascapelantikan, para komisioner baru berencana melakukan konsolidasi internal guna menyelaraskan visi dan misi lembaga. Selain itu, pembangunan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi prioritas untuk mendalami agenda-agenda strategis daerah.
Transparansi Informasi
Terpilihnya komposisi baru ini diharapkan mampu meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Barat. Kehadiran wajah baru dan petahana di tubuh KI NTB dipandang sebagai perpaduan antara keberlanjutan program dan inovasi kebijakan.
Komisi Informasi memiliki peran sentral dalam memutus hambatan akses informasi antara badan publik dan masyarakat. Dengan tuntasnya proses seleksi ini, publik kini menanti langkah nyata dari kelima komisioner tersebut dalam memastikan transparansi tata kelola pemerintahan di NTB tetap terjaga.
