barbareto.com | Denpasar – Acara pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Bali periode 2020-2024 juga ditandai dengan penandatanganan MOU antara KPP Bali dan PMI Bali, Sabtu (29/5) di Wantilan DPRD Bali.
Adapun nama-nama yang sudah dilantik di dalam susunan pengurus KPP Bali yakni Ketua DR. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedastraputri Suyasa, S.E., M.M., yang juga selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Sekretaris Ni Putu Yuli Artini, S.E., dari Komisi 3 DPRD Bali dan Bendahara Dra. Utami Dwi Suryadi dari Komisi 4 DPRD Bali.
Dan untuk penempatan divisi di KPP Bali ada 6 orang yang sudah disesuaikan dengan Koordinator Divisi seperti DraYuniati, M.Si., sebagai Koordinator Divisi Pendidikan, Ir. I Gusti Ayu Aries Mas Sujati selaku Koordinator Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Grece Anastasia Surya Widjaja, S.E., selaku Koordinator Divisi Pemerintahan dan Advokasi Hukum.
“Sementara Ni Wayan Sari Galung, S.Sos., selaku Koordinator Divisi Desa, Koperasi dan UMKM, Ni Luh Kadek Dwi Yustiawati, S.E., selaku Koordinator Divisi Agama, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Ni Kadek Darmini, S.E., selaku Koordinator Divisi Pertanian, Peternakan dan Lingkungan Hidup,” ujar Ketua KPP Bali yang baru dilantik Diah Srikandi Suyasa yang juga Wakil Ketua di PMI Bali Bidang Kerjasama dan Kemitraan.
Dikatakan, pelantikan KPP Bali juga sudah diatur dalam Surat Keputusan RI Nomor: 10/SK-KPP RI/V/2021 tentang pengesahan susunan pengurus KKP Bali.
“Nantinya para pengurus KPP Bali yang sudah disesuaikan dengan Kordinator Divisi, mereka diharapkan sudah mulai bisa bekerja. Dan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik kedepanya,” ucapnya.
Bahkan setelah acara pelantikan KPP dan penandatanganan MOU antara KPP Bali dan PMI Bali, Diah Srikandi Suyasa juga menyampaikan keberadaan perempuan parlemen terkait 3 hal yang musti dipahami yakni sejarah perempuan parlemen dan permasalahanya, perkembangan jumlah perempuan parlemen di Kab/Kota dan Provinsi Bali, serta startegi menuju peranan perempuan parlemen dalam pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan juga dibidang lainya.
“Jika perempuan parlemen nantinya juga bisa tergabung dan terlibat dalam setiap penyusunan anggaran. Paling tidak perempuan parlemen nantinya juga bisa menempati kuota 30%. Setelah pelantikan ini, pihaknya akan mulai mengkondisikan dengan perempuan parlemen yang ada di Kab/Kota dan Provinsi Bali,” jelasnya.
Dari Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dalam sambutanya mengatakan saat ini perempuan sudah mulai menunjukan kiprahnya baik dalam kegiatan sosial, politik maupun kemanusiaan, dan sangat diyakini kedepanya kiprah perempuan dalam menempatkan diri di parlemen akan mampu sepenuhnya memenuhi kuota 30%.
“Paling tidak dengan telah dilantiknya KKP Bali, kaum perempuan akan ikut memberikan warna untuk memberikan perubahan kearah yang lebih baik kedepanya terutamanya buat Bali,” imbuhnya.
Selanjutnya dari Ketua Presidium KPP RI Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., menambahkan dengan telah dilantiknya KPP Bali ini diharapkan kedepanya lebih mampu memberikan warna di dalam memajukan perempuan parlemen untuk kedepanya bisa memenuhi kuota 30%.
Paling tidak perempuan parlemen kedepanya bisa lebih menunjukan peranannya, baik dalam peranan kemanusiaan, sosial maupun lainya.
