Lombok Timur-NTB. BARBARETO – Sekretaris Daerah Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik, menjelaskan dari 36 persen tercatat penduduk miskin yang mendapat Kartu Keluarga Sejahtra (KKS) dan di temukan 19,71 persen yang tidak miskin menerima Kartu Keluarga Sejahtera tersebut.
Begitu juga dengan Program Keluarga Harapan (PKH) terangnya, sudah 33,90 persen terdapat masyarakat miskin menerima Program itu. Dan 18,41 persen yang menerima PKH ditemukaan penduduk tidak miskin.
“Termasuk BPNT jumlah penerima BPNT kita di lotim ini ada 44,61 persen dan dari 44,61 persen itu ditemukan juga ada 27,21 persen yang tidak berkategori miskin,” ungkapnya, Sabtu (12/12).
Maka dari itu ia sendiri berupaya untuk mengupdate dan memaksimalkan proses pelayanan kepada masyarakat yang berhak menerima.
“itu yang menjadi kata kunci sukses untuk menurunkan angka kemiskinan ini,” katanya.
Dikatakan Taofik, Data Terpadu Keluarga Sejahtra (DTKS) itu boleh diganti. prosesnya seperti melakukan musawarah desa, setelah diganti lewat musyawarah desa dan di input oleh pihak operator desa, ataupun di Dinas Sosial sehingga pihaknya akan trus mengawal proses itu biar program-program tersebut, langsung menukik sasaran keluarga miskin.
“Dengan ini agar bantuan tepat sasaran dan yang merasa dirinya tidak miskin, secara mandiri juga harus mengajukan pengunduran diri,” terangnya
Dalam hal ini, lanjutnya, baru bisa di akui oleh negara, apabila diganti lewat musawarah desa dan hasil musyawarah desa itu, di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinsos.
“Nanti diinput untuk updating datanya, kita sudah melakukan langkah-langkah yang cukup reprensif, misalnya melabelisasi rumah penerima manfaat ini, ada yang kita temukan rumah mereka yang masih bagus atau lebih kaya dari yang lain,” tuturnya.
Kata taofik hal ini yang akan terus ditingkatkan pada tahun 2021 ini, agar masyarakat Penerima Manfaat tepat sasaran.
