barbareto.com | Lombok Timur – Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy didampingi Asisten I, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti kegiatan secara virtual puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang berlangsung Kamis (9/12).
Puncak peringatan Hakordia tahun 2021 yang mengangkat tema “Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi” ini dihadiri Presiden Joko Widodo.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam laporannya menyampaikan sejumlah pencapaian KPK seperti 1.291 tersangka telah ditahan KPK, di antaranya 22 Gubernur, 133 Bupati/Walikota, 281 anggota legislatif dan lebih dari 300 pelaku usaha/swasta.
Selain itu, KPK tahun 2021 juga telah berhasil menyelamatkan pengembalian kerugian negara Rp. 2,6 Triliun serta menyelamatkan potensi kerugian negara Rp. 46,5 Triliun.
Selain itu KPK juga mendorong tingkat kepatuhan laporan keuangan eksekutif, legistlatif, dan yudikatif.
KPK, dipaparkan Firli, juga berupaya mendorong kepala daerah untuk menyusun peraturan kepala daerah bermuatan budaya anti korupsi dalam pendidikan.
Baca juga : Kepala Kantor Basarnas Bali Ikut Bagikan Bunga Jelang HARKODIA
KPK juga mendidik penyuluh anti korupsi 2014, serta 228 orang penyuluh pembangun integritas.
Upaya tersebut sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo yang menekankan pencegahan sebagai fundamen dalam pemberantasan korupsi.
“Pemberantasan korupsi harus dari akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental,” pesannya.
Menurut Presiden Jokowi pencegahan korupsi akan memberikan dampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Seluruh pihak, ungkap Jokowi, harus menyadari pentingnya pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi menjadi pangkal berbagai persoalan.
Tidak heran jika pemberantasan korupsi menduduki peringkat kedua yang harus segera dilakukan menurut masyarakat.
Apalagi peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia di banding negara-negara asia lainnya yang masih jauh, yaitu di peringkat ke 102 dari 180 negara.
Meski begitu presiden mengapresiasi perkembangan terkait indeks prilaku anti korupsi yang terus membaik. Akan tetapi metode pemberantasan korupsi harus terus diperbaiki dan disempurnakan.
”Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh dipermukaan, namun diperlukan upaya mendasar dan komprehensif dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” ungkap Presiden.
Presiden juga memaparkan sejumlah upaya lain untuk penyelamatan keuangan negara serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini.
Ia mengapresiasi asset recovery dan peningkatan pendapatan negara bukan pajak pada semester I tahun 2021.
Karena itu pula pemerintah mendorong ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Disebutkannya pula adanya perjanjian hukum timbal balik dengan Swis dan Rusia. Dengan begitu aset yang disembunyikan di luar negeri dapat terus dikejar.
