Lombok Tengah, barbareto.com – Matrik Data Consulting memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang berkembang terkait dugaan pemanfaatan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) PERUMDAM Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 untuk kepentingan politik.
Direktur Matrik Data Consulting, Ahmad Saripudin Nur, S.H., M.H., menegaskan bahwa Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang dilaksanakan pada 15–20 Juni 2026 merupakan kegiatan resmi yang dilakukan berdasarkan kerja sama antara PERUMDAM Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah dengan Matrik Data Consulting sebagai lembaga independen.
Menurutnya, survei tersebut bertujuan mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan air minum sebagai bahan evaluasi sekaligus rekomendasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan tidak memiliki muatan politik. Instrumen survei disusun secara khusus untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan PERUMDAM,” ujar Ahmad Saripudin Nur dalam keterangan tertulis yang diterima media, Jumat (10/7/2026).
Ia menegaskan, selama pelaksanaan survei tidak pernah ada instruksi maupun kebijakan dari Direksi PERUMDAM maupun Matrik Data Consulting kepada para enumerator untuk mengarahkan responden kepada pilihan politik tertentu ataupun melakukan aktivitas kampanye politik.
Matrik Data Consulting juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, serta ketentuan internal PERUMDAM mengenai peningkatan kualitas pelayanan.
Lebih lanjut, Matrik Data Consulting mengakui bahwa selain melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan PERUMDAM, lembaga tersebut juga melakukan berbagai penelitian lain yang berkaitan dengan persepsi publik dan dinamika sosial kemasyarakatan. Namun, penelitian tersebut disebut merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dengan tujuan, metodologi, instrumen, analisis, dan sumber pembiayaan yang berbeda sehingga tidak dapat dikaitkan dengan program PERUMDAM maupun dianggap sebagai bentuk pemanfaatan kegiatan perusahaan daerah untuk kepentingan politik.
Dalam klarifikasinya, Matrik Data Consulting menegaskan komitmennya untuk selalu menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, profesionalisme, serta etika penelitian dalam setiap kegiatan survei yang dilaksanakan.
Seluruh proses penelitian, menurut mereka, dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi maupun evaluasi sesuai tujuan masing-masing penelitian.
Di akhir pernyataannya, Matrik Data Consulting menyatakan menghormati kebebasan pers sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Meski demikian, lembaga tersebut berharap setiap informasi yang disampaikan kepada publik tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, dan akurasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
